Sertifikat Tanah Belum Ditangan, Kepsek Kesulitan Kembangkan SMAN 8 Tanjabtim

Persoalan hak kepemilikan lahan sekolah banyak dijumpai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satu diantaranya di SMAN 8 Tanjung Jabung

Sertifikat Tanah Belum Ditangan, Kepsek Kesulitan Kembangkan SMAN 8 Tanjabtim
TRIBUN JAMBI/ZULKIFLI

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Persoalan hak kepemilikan lahan sekolah banyak dijumpai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satu diantaranya di SMAN 8 Tanjung Jabung Timur, terletak di Kelurahan Parit Culum 1 Kec Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Sejak berdiri sekolah ini belum memiliki sertifikat tanah sendiri, status tanah SMA 8 ini masih bersertifikat induk milik SDLB yang berlokasikan bergandengan dengan SMAN 8 tersebut. Akibatnya, pihak kepala sekolah kesulitan untuk menata dan mengembangkan sekolah tersebut.

Baca: Pembunuhan di Lembah Masurai - Sebelum Lari, Pelaku Sempat Minta Warga Mengurus Korban

"Sekolah ini sejak pertama kali dibangun hingga sekarang belum memiliki sertifikat sendiri," ujar Fitri, Kepsek saat dikonfirmasi Tribunjambi.com di ruang kerjanya, Jumat (10/8).

Dikatakannya, dalam upaya memecah sertifikat tanah sekolah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan, BPN, dan bidang aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna mengukur dan menentukan batas patok tanah tersebut, dan mendapat tanggapan positif.

"Pada tahun 2015 lalu, tim kabupaten sudah pernah turun dan mengukur tanah sekolah ini, upaya untuk memecah sertifikat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan," sampainya.

Dilanjutnya, dalam upaya pemecahan sertifikat  pada waktu lalu, SMAN 8 ini masih dalam kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun pada tahun 2016, ada perpindahan bahwa SMA, SMK dan SDLB menjadi kewenangan Provinsi, sehingga pemecahan sertifikat ini ada kendala, karena seluruh aset SMA menjadi aset provinsi. 

Baca: 5 Bulan Dana BOS Tak Cair, Kepsek di Merangin Terpaksa Ngutang

Baca: Warga Muara Bulian Tewas Terlindas Truk di Tebo Ilir

"Saya berharap kapeda pemerintah kabupaten dan provinsi agar pemecahan sertifikat ini bisa secepatnya, karena pemecahan sertifikat ini sangat kami butuhkan, karena bila tanah sekolah ini sudah dipecah, kita bisa dengan leluasa untuk menata pembangunan sekolah ini," ungkapnya.

Sementara itu Kabid Aset DPKAD kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hartono membenarkan bahwa lokasi Tanah SMAN 8 belum memiliki sertifikat. 

"iya pada tahun 2015 lalu pernah turun ke lokasi untuk mengukur tanah itu dengan pihak BPN, dan ada rencana untuk melakukan pemecahan sertifikat," ujarnya.

Dirinya mengatakan, pemecahan sertifikat tanah SMA N 8 itu dicancel, pasalnya dalam berjalannya waktu, keluarlah undang-undang bahwa SMA menjadi kewenangan provinsi.

"Kewenangan akan aset sekolah tersebut sudah menjadi kewenangan provinsi, sementara kewenangan kabupaten tidak bisa lagi untuk melakukan pemecahan sertifikat ini, jadi pemecaha sertifikat tanah SMA 8 di cancel," pungkasnya.

Baca: 14 Bacaleg di Muaro Jambi Gagal Ikuti Pemilu Legislatif 2019

Baca: 5 Bulan Dana BOS Tak Cair, Kepsek di Merangin Terpaksa Ngutang

Baca: Di Sarolangun 47 Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat, Bakal Bertambah karena Faktor Ini

Penulis: Zulkifli
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help