Belum Memiliki Sertifikat, Kepsek SMAN 8 Tanjabtim Kesulitan Kembangkan Sekolah

Status tanah SMA N 8 ini masih bersertifikat induk milik SDLB yang berlokasikan bergandengan dengan SMA N 8 tersebut.

Belum Memiliki Sertifikat, Kepsek SMAN 8 Tanjabtim Kesulitan Kembangkan Sekolah
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI
SMAN 8 Tanjab Timur 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Persoalan hak kepemilikan lahan sekolah banyak dijumpai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satu diantaranya di SMA N 8 Tanjung Jabung Timur.

Sekolah yang berada di Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  sejak berdiri, sekolah ini belum memiliki sertifikat tanah sendiri.

Status tanah SMA N 8 ini masih bersertifikat induk milik SDLB yang berlokasikan bergandengan dengan SMA N 8 tersebut. Akibatnya, pihak kepala sekolah kesulitan untuk menata dan mengembangkan sekolah.

Baca: Kemana SBY? Kenapa Tidak Umumkan Dukungan Demokrat Untuk Prabowo - Sandiaga, Ini Jawabannya

"Sekolah ini sejak pertama kali dibangun hingga sekarang belum memiliki sertifikat sendiri," ujar Fitri kepsek saat dikonfirmasi Tribunjambi.com, diruang kerjanya, pada jumat (10/8).

Dikatakannya, dalam upaya memecah sertifikat tanah sekolah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan, BPN, dan Bidang aset kabupaten Tanjung Jabung Timur guna mengukur dan menentukan batas patok tanah tersebut, dan mendapat tanggapan positif.

"Pada tahun 2015 lalu, tim kabupaten sudah pernah turun dan mengukur tanah sekolah ini, upaya untuk memecah sertifikat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan," sampainya.

Baca: Tiga Tahun Berturut, Jambi Terima Penghargaan K3 dari Menteri Ketenagakerjaan

Dilanjutnya, dalam upaya pemecahan sertifikat pada waktu lalu, SMA N 8 ini masih dalam kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun pada tahun 2016, ada perpindahan bahwa SMA, SMK dan SDLB menjadi kewenangan Provinsi, sehingga pemecahan sertivikat ini ada kendala, karena seluruh aset SMA menjadi aset provinsi.

"Saya berharap kapeda pemerinta kabupaten dan provinsi agar pemecahan sertifikat ini bisa secepatnya. Karena pemecahan sertifikat ini, sangat kami butuhkan, karena bila tanah sekolah ini sudah dipecah, kita bisa dengan leluasa untuk menata pembangunan sekolah ini," ungkapnya.

Baca: Demokrat Dukung Prabowo-Sandi, Apa Kabar Tudingan Rp 500 M yang Disampaikan Andi Arief?

Sementara itu, Hartono kabid aset DPKAD kabupaten Tanjung Jabung Timur mengiyakan bahwa lokasi Tanah SMA N 8 belum memiliki sertifikat.

"Iya, pada tahun 2015 lalu pernah turun ke lokasi untuk mengukur tanah itu dengan pihak BPN, dan ada rencana untuk melakukan pemecahan sertifikat," ujarnya.

Baca: Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Pembakaran di Pentagen

Dirinya mengatakan, pemecahan sertifikat tanah SMA N 8 itu dicancel, pasalnya dalam berjalannya waktu, keluarlah undang undang bahwa SMA menjadi kewenangan provonsi.

"Kewenangan akan aset sekolah tersebut sudah menjadi kewenangan provinsi, sementara kewenangan kabupaten tidak bisa lagi untuk melakukan pemecahan sertifikat ini. Jadi pemecahan sertifikat tanah SMA 8 di cancel," tuturnya. (*)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help