Lapor Ada Kecurangan, Empat Cakades Datangi Dinas PMD

Terlebih lagi karena munculnya protes dari empat Cakades dengan alasan banyaknya temuan dugaan ketidakberesan pelaksanaan Pilkades.

Lapor Ada Kecurangan, Empat Cakades Datangi Dinas PMD
tribunjambi/wahyu
calon kades berikrar untuk Pilkades Damai di Sarolangun yang akan digelar Juli mendatang. 
Kaprawi, Kabid Kekayaan Desa, Dinas PMD Sarolangun
Kaprawi, Kabid Kekayaan Desa, Dinas PMD Sarolangun (tribunjambi/wahyu)

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap III di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Kamis (2/8) pekan lalu, diikuti lima Calon Kades (Cakades). Namun, dalam pilkades tersebut diduga ada kecurangan.

Terlebih lagi karena munculnya protes dari empat Cakades dengan alasan banyaknya temuan dugaan ketidakberesan pelaksanaan Pilkades.

Seperti panitia penyelenggara yang tidak mengantongi SK dan temuan lain. Diantaranya dugaan kecurangan panitia, hingga dugaan rekayasa penghitungan suara hasil e-voting.

Baca: Ini Motif Manager Pembakar SPG Cantik di Blora, Bukan Kejadian Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Mulyadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kekayaan Desa (KD) Kaprawi, mengatakan, empat orang Cakades telah menemuinya dalam rangka meminta petunjuk dan saran.

Awalnya bermaksud menyerahkan laporan keberatan atas hasil Pilkades Pulau Pandan yang menurut Cakades penuh kecurangan dan rekayasa panitia.

"Empat Cakades sudah mendatangi saya, awalnya bermaksud menyerahkan laporan keberatan dan tuntutan. Mereka saya sarankan untuk melalui tahapan berjenjang,” kata Kaprawi, Kamis (9/8).

Baca: Menakar Nasib Ahok, Senasib kah dengan 6 Orang ini? Bebas Penjara dan Jadi Pimpinan Negara

Menurut Kaprawi, keberatan Cakades adalah hal yang wajar. Namun, keberatan tersebut harus melalui prosedur yang tepat.

“Bila ada keberatan itu wajar. Yang penting lalui prosedur yang tepat,” katanya

Kaprawi, mengatakan, dalam Pilkades dirinya bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Pilkades sesuai Peraturan Bupati Sarolangun (Perbup).

“Kami memfasilitasi saksi dan calon, sesuai mekanisme dan tahapan menurut Peraturan Perbup nomor 34 tahun 2018,” jelas Kaprawi.

Baca: Kantor Go-Jek Disegel, Aparat Sebut Demo Berlangsung Lancar

Namun pihaknya tetap menampung keluhan para Cakades, kalau tidak puas dengan hasil pemilihan bisa berpotensi ke ranah hukum.

“Opsi pemilihan ulang tidak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh,” jelas Kaprawi.

Baca: Lombok Kembali Diguncang Gempa 6,2SR, Ini Titik Lokasi Gempa

Ia menyarankan para Cakades menyelesaikan permasalahan secara berjenjang dan bertahap, yakni penyelesaian di tingkat panitia pemilihan tingkat desa, BPD dan kecamatan.

“Silakan ajukan keberatan dan tuntutan ke KPPS, PPS, BPD dan camat, kita tunggu apa keputusan camat,” tuturnya.(*)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help