Temuan Sidak, DPRD Kota Jambi Duga Kios Milik Pemerintah Diperjualbelikan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi II DPRD Kota Jambi meminta Disperindag Kota Jambi untuk mengawasi kios milik pemerintah. Itu seperti kios di Pasar TAC dan Malioboro yang terindikasi dijualbelikan oleh pihak ketiga.

Hal itu terungkap saat sidak yang digelar Komisi II DPRD Kota Jambi ke Pasar TAC dan Pasar Malioboro Jambi, Jumat (3/8).

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, mengatakan hasil sidak yang dilakukan, dewan menemukan bahwa banyak pedagang yang membayar sewa di kios milik Pemkot Jambi. Sejatinya, kios tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

“Kalau kios milik pemerintah ini tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan. Pedagang hanya membayar retribusi dan kebersihan saja. Namun di lapangan setelah kita tanya kepada pedagang, banyak yang membayar pertahunnya dengan jumlah yang besar,” ujarnya.

Faruk mengatakan ada pedagang yang membayar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta per tahun. Ditambah dengan membayar retribusi Rp 10 ribu-Rp 11r ibu per hari.

“Kita tanyakan mereka membayar tersebut kepada siapa. Mereka pun menjawab kepada A, B dan C. Nah, mereka itu siapa? Kenapa membayar kepada mereka, sedangkan itu kan kios milik pemerintah yang tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan,” katanya.

Permasalahan antara kios di Pasar TAC dan Pasar Malioboro sama saja. Dewan memanggil pedagang dan disperindag untuk hearing bersama pada Senin (6/8). Itu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

“Ke mana saja uangnya, pedagang membayar kepada siapa dan kenapa bisa disewakan atau diperjualbelikan,” katanya.

Baca: Kisah Pasukan Elit Inggris yang Disekap Kopassus Lewat Jurus Siluman di Hutan Kalimantan

Baca: Misi Pembebasan Sandera oleh Kopassus di Papua dengan Gunakan Peralatan Canggih AS & Singapura

Baca: Misi Rahasia, Tahu-tahu Suami di Pesawat Terbang, Mengungkap Kehidupan Istri Anggota Kopassus