Pemkab Tanjabtim Gencarkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi, Ternyata Ini Manfaatnya

Dia mengatakan sasaran sosialisasi GISA, yaitu PKK yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk mendorong ...

Pemkab Tanjabtim Gencarkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi, Ternyata Ini Manfaatnya
Tribun Jambi
Ilustras: Proses pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muarojambi. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Dalam rangka tertib administrasi dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur gencar melakukan sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

Itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28/2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.

"Ini dilakukan sesuai rapat koordinasi nasional (rakornas) yang dilakukan sebelumnya. Bahwa masyarakat harus membuat dokumen kependudukan, karena itu sangat penting," ujar Plt Kepala Disdukcapul Kabupaten Tanjabtim, Aruji, melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, M Zainal, saat ditemui tribunjambi.com, Senin (23/7).

Dia mengatakan sasaran sosialisasi GISA, yaitu PKK yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar sadar bahwa membuat dokumen kependudukan itu penting.

"Hingga sekarang, yang sudah kita lakukan sosialisasi ada tujuh desa. Sementara, tahun ini hanya 10 desa yang dianggarkan untuk dilakukan sosialisasi," katanya.

PKK menjadi sasaran sosalisasi Karena PKK mempunyai program bersentuhan langsung dengan keluarga. Satu di antaranya PKK memiliki catatan mengenai keluarga. Jadi melalui PKK akan mudah untuk terlaksana dan terdeteksi bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.

"Kemudian di bagian stakeholder, seperti kepala desa atau lurah itu yang akan melakukan sosialisasi di bidang informasi. Karena itu, sosialisasi tentang kebijakan. Jadi ada dua sosialisasi, di bidang, kami langsung ke keluarga melalui PKK, sedangkan sosialisasi kebijakan itu ke masyarakat melalui pihak desa," tuturnya.

Dia mengatakan sampai sekarang tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Itu disebabkan karena pemahaman masyarakat juga masih lemah, sehingga masyarakat banyak yang menunda-menunda untuk membuat dokumen kependudukan.

"Contohnya, ada pertanyaan masyarakat, kenapa membuat KTP itu lambat. Sedangkan masyarakat tahunya sudah merekam bisa langsung cetak. Bagi masyarakat yang tahu, pasti dia akan mengerti apa permasalahannya cetak KTP-nya lambat," cetusnya.

Kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas melakukan perekaman dan mencetak. Namun, bukan berarti setelah merekam langsung bisa dicetak. Ada proses personalisasi ke pemerintah pusat, data rekam dikirim ke pusat. "Di pusat melakukan proses pemeriksaan ketunggalan datanya. Jika datanya tunggal, maka pusat mengirim ke daerah dalam status print ready record (PRR), itu bisa dicetak. Tapi kalau misalnya sudah dipersonalisasi oleh pusat, ternyata duplikat record atau data ganda, maka tidak bisa dicetak," terangnya.

Jadi intinya, jika data rekam yang dikirim ke pusat setelah diperiksa dan statusnya PRR, itu sudah bisa dicetak. Namun, ada juga kendala yang lain, seperti saatnya sudah bisa dicetak, jaringan gangguan.

"Masyarakat pikir kalau jaringan tersebut sama dengan jaringan handphone. Jaringan handphone itu jaringan umum, kalau kita jaringan khusus, itu tidak sama," sebutnya.

Baca: Guyur Rp 3 Miliar untuk Peremajaan, Target 15.700 Hektare Lahan

Baca: Agnez Mo Akhirnya Ungkap Kedekatannya dengan Chris Brown Hingga Sedekat Ini

Baca: Terungkap Daftar Fasilitas Mewah Bisa Diperoleh di Lapas Sesuai Tarif, Laode Beberkan Cara Sistemik

Penulis: Zulkifli
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help