Demi Menetralisir Isu Negatif yang Irasional, PSI Dukung Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD dinilai pantas mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Penilaian tersebut diungkapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui sekretaris jendral (sekjen) Raja Juli Antoni.

Mahfud dinilai bisa menangkal tiga isu yang kerap menimpa Jokowi, yakni isu PKI, anti-Islam, dan pro-China.

"Dengan hadirnya Pak Mahfud mungkin isu itu akan lebih mudah dinetralisir," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Kantor PSI, Jakarta, Minggu (15/7/2018), seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

Baca: Lima Zodiak Ini Menurut Astrologi Punya Sifat Tidak Percaya Diri dan Pesimis, Benar Gak?

Baca: (VIDEO) Sedang Lakukan Pungli, Polisi Gadungan Tercyduk Polisi, Tak Disangka Ternyata Punya KTA Tapi

Baca: Heboh Anies Baswedan Dibully Karena Resmikan Gardu Listrik, Ini Penjelasan Pihak MRT Jakarta

Raja Juli Antoni menambahkan Mahfud MD memiliki latar belakang sebagai tokoh umat islam yang kuat.

Selain itu, kata Juli, Mahfud juga punya banyak pengalaman.

Pengalaman tersebut mulai menjadi anggota DPR, menteri, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu membuatnya lengkap karena pernah bekerja di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Jadi itu tambahan vitamin buat Pak Jokowi untuk menetralisir isu negatif yang irasional itu tadi," kata dia.

PSI pun menyatakan siap mendukung Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi.

Penyataan dukungan hanya bisa diambil PSI karena belum bisa mengusung Capres dan Cawapres sendiri, mengingat PSI adalah partai baru di kancah perpolitikan Indonesia.

Sebelumnya, dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, ketiga isu tersebut memang santer terdengar mengarah ke pemerintahan Jokowi dan JK.

Ketiga isu itu terdengar semenjak Teten Masduki masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan di tahun 2017.

"Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana, ke Pemerintah itu. Pertama, Anti Islam, kedua Antek Cina, ketiga Pro PKI," ujar Teten di Istana Kepresidenan Jakarta.

Teten berharap tiga isu yang mengarah ke Pemerintah itu dihentikan.

"Ini menurut saya sebaiknya dihentikan. Ini tidak produktif demokrasi kita dikotori oleh isu-isu yang tidak benar. Lebih baik diarahkan masyarakat ke hal yang produktif," ucap Teten.

Teten kemudian memberi saran agar kritik yang disampaikan kepada Pemerintah lebih kepada kinerja Pemerintah, agar Pemerintah bisa lebih produktif.

"Ya kritik program, kritik kinerja pemerintah. Itu saya kira ada gunanya untuk melecut pemerintah supaya lebih produktif, untuk membangun kesejahteraan masyarakat," ujar Teten. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)