Advetorial

Pegawai PDAM Dukung Penuh Jajaran Direksi dan Manajemen

Betapa tidak, informasi tersebut dirasa dapat merusak suasana kerja yang sudah kondusif bagi pegawai PDAM Tirta Mayang.

Pegawai PDAM Dukung Penuh Jajaran Direksi dan Manajemen
Advetorial/TribunJambi
kantor-pdam-tirta-mayang_20170804_134037 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Munculnya informasi tentang polemik di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, terkait hak-hak pegawai yang dianggap tidak dipenuhi oleh Direksi dan Manajemen PDAM Tirta Mayang, menjadi perhatian bagi sebagian masyarakat terutama internal PDAM.

Betapa tidak, informasi tersebut dirasa dapat merusak suasana kerja yang sudah kondusif bagi pegawai PDAM Tirta Mayang.

Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, Erwin Jaya Zuchri dalam keterangannya, Kamis (12/7) menjelaskan, ada pihak-pihak yang berusaha mengusik PDAM dengan cara merusak suasana kerja para pegawai sehingga berdampak pada pelayanan PDAM kepada masyarakat. Selain itu ia mempertanyakan legalitas organisasi serikat pekerja.

Baca: VIDEO: Gunakan Teknologi Canggih, PDAM Tirta Mayang Mampu Salurkan 6000 ton Air per Detik

Mereka sebenarnya bukan serikat pekerja pegawai PDAM, karena sebuah organisasi tentu memiliki badan hukum yang jelas sedang mereka tidak, akta notaris tidak punya, SK direksi tidak ada, kalau kita tanya AD/ART apalagi, dan mereka juga tidak memiliki program kerja," ujarnya.

Mestinya, yang namanya serikat pekerja karyawan kalaupun ada tujuannya untuk membantu manajemen bahu membahu menciptakan kondisi kerja yang kondusif termasuk dalam masalah kesejahteraan pekerja, bukan sebaliknya.

Soal tuntutan gaji ke tiga belas dirasa sangat lucu. Sebab, gaji ke tiga belas ini sudah ada aturannya berupa peraturan Walikota Jambi.

Dimana, manajemen dapat memberikan gaji tambahan 13, 15.

Bahkan lebih apabila perusahaan mencapai target yg diminta oleh owner dan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan.

Baca: Gunakan Teknologi Tercanggih di Indonesia, Dirut PDAM Tirta Mayang Pastikan Air Aman Dikonsumsi

“Mereka juga mempertanyakan gaji pegawai yang kini tidak dibayarkan tepat pada tanggal 1 setiap bulannya. Tentu saja hal ini tidak mungkin , karena tidak setiap bulan tanggal 1 itu hari kerja. Bisa jadi tanggal 1 itu jatuh pada hari libur misalkan hari Sabtu. Tentu pihak bank akan mentransfer gaji pegawai pada hari seninnya atau hari kerja, tapi setiap tanggal 30 atau 31 pihak manajemen sudah mengalokasikan gaji pewagai di rekening bank terkait,” terang Dirut yang dilantik pada Desember 2015 lalu ini.

Sementara, untuk pengadaan barang/jasa dituding bahwa PDAM melakukan sistem penunjukan langsung senilai Rp20 miliar, padahal yang terjadi adalah tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi No.1 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

Guna menghadapi isu ini, Jajaran Direksi PDAM telah mengambil sikap, bahwa mereka tidak akan mengadakan kompromi dengan pegawai yang menyebar isu yang tidak jelas dan berpotensi mengadu domba pegawai dan manajemen.

Kecuali pihak tersebut meminta maaf, karena jajaran direksi lebih memikirkan nasib 350 orang pegawai PDAM yang bekerja dengan baik dari pada pihak tersebut dan hal ini sudah dikonsultasikan dengan penasehat hukum PDAM.

Baca: Besok, Kapolda Jambi Resmi Bintang Dua

Seluruh Pegawai PDAM Tirta Mayang mendukung penuh sikap jajaran direksi dan manajemen, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani seluruh pegawai PDAM Tirta Mayang yang dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

"Pegawai yang menandatangani pernyataan tersebut meminta manajemen memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai demi kepentingan dan maksud tertentu. PDAM yang sekarang bukan panggung politik tapi pelayan masyarakat. Jadi sudah tidak ada tempat bagi pegawai yang masih mencari sensasi politik seperti waktu yang lalu," kata Erwin. (adv)

Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved