Jimly Ashiddiqie: Presidential Treshold Tidak Bertentangan dengan Hukum Tetapi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold)

Jimly Ashiddiqie: Presidential Treshold Tidak Bertentangan dengan Hukum Tetapi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Jimly Asshiddiqie 

TRIBUNJAMBI.COM- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) tidak bertentangan dengan hukum alias inkonstitusional.

Menurut dia, peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hasil kesepakatan undang-undang semata.

“Selama ini, pada awal dulu-dulu jaman saya, ambang batas itu tidak melanggar konstitusi. Itu soal kesepakatan undang-undang, menyangkut pilihan kebijakan yang boleh saja tidak haram, 20 persen pun tidak haram, cuma makruh, artinya bukan inkonstitusional,” ujar Jimly saat diskusi di bilangan kampus Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Baca: Sempat Alot 3.5 Tahun Kini Saham Indonesia di Freeport Telah Mencapai 51 Persen

Baca: Dari Ibu-ibu Sampai Sopir Truk Jadi Sasaran Kejahatan Geng Bad Boys, Ketuanya Tewas Ditembak Polisi

Baca: Gunung Anak Krakatau Meletus, Warga Diminta Tidak Melakukan Aktivitas Dalam Radius 1 Km

Aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential treshold) tertera di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Akan tetapi, Jimly menuturkan, jika peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden mengalami dinamika maka hal itu perlu untuk dikaji kembali.

“Kita ini bangsa plural dan tak bisa mengarahkan cepat kepada dua koalisi, karena memang desain konstitusi kita itu dua ronde pemilihan presiden,” tutur Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Menurut dia, idealnya konstestasi pilpres diikuti oleh beragam calon.

Hal tersebut untuk meminimalisir potensi calon tunggal dan bagi majunya kehidupan demokrasi di Insonesia.

“Jadi kalo dalam prakteknya tidak bisa lebih dari dua paslon, berarti ada masalah,” kata dia Jimly.

Halaman
123
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help