Fidusia, Penting Diketahui Bagi yang Ingin Ambil Kredit

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi kendaraan.

Fidusia, Penting Diketahui Bagi yang Ingin Ambil Kredit
tribunnews
Ilustrasi debt collector 

Laporan wartawan Tribun Jambi Fitri Amalia

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi kendaraan yang mengalami kredit macet.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

"Contohnya, Anda melakukan kredit motor atau mobil, maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer, maka motor tersebut adalah milik pemberi kredit dan hak miliknya dialihkan kepada anda. Selama anda belum melunasi kredit anda maka motor tersebut milik pemberi kredit," jelas Sigit Jatmiko, BM Clipan Finance Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Jambi dan Advokat.

Dengan keluarnya undang- undang tersebut, secara hukum masyarakat harus tahu dan berkewajiban mengikuti aturan tersebut.

"Yang namanya undang-undang itu wajib dipatuhi, terutama masyarakat yang ingin mengambil kredit, dalam hal ini undang-undang fidusia, itu gunanya untuk menjamin penerima kuasa fidusia," jelasnya.

Dikatakannya, dalam pasal 15 undang-undang fidusia tercantum sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Lebih lanjut mengenai eksekusi, tiap perusahaan pembiayaan memiliki aturan masing masing. Clipan Finance semuanya dalam melaksanakan eksekusi terhadap kreditur yang melakukan penunggakan atau kredit macet sudah di bekali dengan surat atau sertifikat fidusia.

"Sertifikat fidusia eksekusi secara internal dan eksternal wajib ada, kalo kontrak antara debitur dan kreditur wajib ada, mengeksekusi wajib ada sertifikat fidusia," katanya.

Masyarakat juga harus jelas membaca surat tugas jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasa penagihan. "Kalo ada yang mengeksekusi satu unit tolong dilihat surat tugasnya, identitasnya, sertifikat fidusia, sama gak unit yang di jaminkan oleh debitur sendiri," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: fitri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved