Tersandung Suap Ketok Palu, Benarkah Supriyono Prolog Sangkaan Baru Terhadap Zola?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sangkaan baru terhadap Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola Zulkifli

Tersandung Suap Ketok Palu, Benarkah Supriyono Prolog Sangkaan Baru Terhadap Zola?
Zumi Zola ditahan KPK 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan AJ

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sangkaan baru terhadap Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola Zulkifli, kemarin (10/7/18).

Kini, mantan ketua DPW PAN tersebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ketok palu APBD Provinsi Jambi.

Menanggapi hal tersebut, pengacara Zumi Zola Zulkifli, M Farisi turut berkomentar. Menurutnya, penetapan status tersangka kliennya tersebut berdasarkan persidangan Supriyono di Jambi. Penetapan tersebut dihimpun dari semua keterangan saksi dalam sidang Supriyono yang digelar beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan sprindik dan berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan kepada kami. Penetapan tersangka terhadap klien kami adalah didasarkan laporan perkembangan dalam persidangan perkara korupsi a.n Supriyono. Yang artinya, KPK mendapatkan kenyataan dalam persidangan tersebut, ada saksi yang menyebut bahwa klien kami terlibat," kata M Farisi, Rabu (11/7/18).

Farisi menjelaskan, secara prosedur seharusnya penetapan tersangka seperti itu melanggar ketentuan hukum acara.

Lebih lanjut dia mengatakan, telah ada beberapa putusan perkara praperadilan yang melarang penetapan tersangka yang hanya didasarkan fakta sidang dalam perkara yang berbeda.

"Meski begitu, sampai dengan saat ini klien kami tetap memilih kooperatif dan merasa lebih baik disampaikan semua di muka sidang," lanjutnya.

Hingga saat ini, menurutnya, pihaknya masih tetap menunggu persidangan yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Artinya opsi dari klien kami sampai dengan saat ini tetap memilih untuk menjelaskan dalam perkara pokok pada saat nanti JPU melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor," jelasnya.

Kali ini, Zola disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Zola sudah menyandang status sebagai tersangka serta telah ditahan KPK. Saat itu, Zola dijerat KPK dengan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK juga menyebutkan jika Zumi Zola Zulkifli tersebut menerima uang gratifikasi selama satu tahun menjabat gubernur Jambi sebanyak Rp 49 Miliar terhitung sejak 2016 hingga 2017.
(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help