Buntu, Mediasi Petani dengan PT Kaswari yang Difasilitasi Pemkab Tanjabtim Diagendakan Ulang

Bahkan, pada pertemuan di Ruang Pola Kantor Bupati ini, perwakilan BPN mengeluarkan statement yang mengagetkan.

Buntu, Mediasi Petani dengan PT Kaswari yang Difasilitasi Pemkab Tanjabtim Diagendakan Ulang
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI
Pertemuan petani dengan PT Kaswari yang difasilitasi Pemkab Tanjabtim, tidak membuahkan hasil. Dan, pertemuan akan diagendakan ulang. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Tim penyelesaian konflik lahan Pemda Tanjung Jabung Timur memfasilitasi Pertemuan antara masyarakat dan managemen PT. Kaswari Unggul untuk penyelesaian komplik lahan kembali pada Rabu (11/7).

Pertemuan kali ini kembali buntu. kedua pihak saling menyalahkan. Sehingga, apa yang menjadi tuntutan masyarakat belum dapat direalisasikan pihak perusahaan.

Bahkan, pada pertemuan di Ruang Pola Kantor Bupati ini, perwakilan BPN mengeluarkan statement yang mengagetkan. Pihak BPN menyebut jika PT. Kaswari Unggul tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Sebab, saat pengurusan izin ada persyaratan yang belum dipenuhi.

"Memang pernah ada pengajuan HGU dengan kita, tapi ada kewajiban kelengkapan administrasi yang kita pinta ketika itu, tapi tidak disampaikan kepada kita (red_BPN). Dan, secara aturan jika apa yang kita pinta itu tidak dipenuhi dalam kurun waktu tiga bulan, maka dengan sendirinya HGU gugur," ungkap anggota tim penyelesaian komplik dari pihak BPN.

Baca: STIKBA Jambi Dapat Hibah Gedung Laboratorium dari Kemenristek Dikti

Mendengar jawaban itu, masyarakat yang hadir dalam pertemuan langsung teriak dan kaget. Dan, pertemuan yang dipimpin Asisten I Setda Tanjab Timur, Suejipto semakin alot. Makanya, pertemuan yang keempat kalinya ini juga belum membuahkan hasil dan kembali diagendakan pekan depan.

Pada pertemuan ini masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Suka Maju, tetap bersikukuh pada enam tuntutannya. Diantaranya realisasi plasma, realisasi CSR dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Muhammad, Ketua Kelompok Tani Suka Maju menjelaskan, pada dasarnya sudah capek menyampaikan tuntutan ini. Mereka sangat mengharapkan pada pertemuan itu ada kesepakatan. Sehingga, permasalahannya tidak berlarut-larut.

Baca: Indeks Kerawanan Pilkada Kerinci Turun

"Jika tidak, kami akan lakukan pendudukan lahan. Mungkin ini cara yang lebih baik," tegasnya.

Kenapa demikian, karena memang plasma memang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk merealisasikannya. Begitu juga dengan CSR ada aturan yang mengatur itu, perusahaan wajib mengeluarkannya. Artinya, apa yang menjadi tuntutan masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.

Halaman
12
Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help