Soal Mantan Napi Nyaleg, Panwaslu Tanjabbar Minta Partai Ikuti Aturan

Faizal Riza, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan terkait mantan napi yang tidak bisa nyaleg adalah kewenangan KPU.

Laporan Wartawan Tribun Jambi Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Partai politik yang hendak mendaftarkan anggotanya menjadi bakal calon legislatif agar sesuai dengan peraturan KPU.

Hal itu dikatakan Hadi Siswa, Ketua Panwaslu Kabupaten Tanjab Barat saat dikonfirmasi terkait proses pendaftaran bacaleg yang sedang berlangsung. Pihaknya akan terus mengawasi proses yang sedang berjalan.

"Diharapkan partai politik agar mencalonkan anggotanya sesuai dengan peraturan KPU, agar semuanya lulus. Dan KPU menjalan sesuai Peraturan KPU sendiri," katanya kepada tribunjambi.com, Minggu (8/7).

Hadi menyebutkan peraturan tersebut misalnya mengenai mantan narapidana yang tidak bisa mencalonkan dirinya.

Hal itu dikatakannya agar proses yang berlangsung dapat berjalan dengan aman dan lancar. Meskipun hingga saat ini belum ada parpol yang mendaftarkan bacalegnya.

Sebelumnya, Faizal Riza, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan terkait mantan napi yang tidak bisa nyaleg adalah kewenangan KPU.

Dikatakannya bahwa mengenai peraturan KPU tersebut harus disahkan oleh kementerian hukum dan ham.

"Silahkan saja, kami selaku dari partai politik tentu saja mengikuti peraturan dari KPU," ujarnya.

Pihaknya pun mengaku sejauh ini berusaha untuk tidak mencalonkan mantan napi menjadi caleg dari partai Gerindra.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help