Pilkada Kota Jambi

Dinilai Langgar Kode Etik, Panwaslu Kota Jambi Rekomendasikan Sanksi Oknum PPS Simpang III Sipin

Pihak Panwaslu Kota Jambi menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan PPS Kelurahan Simpang III Sipin. Kepada yang bersangkutan

Dinilai Langgar Kode Etik, Panwaslu Kota Jambi Rekomendasikan Sanksi Oknum PPS Simpang III Sipin
TRIBUNJAMBI/ANDIKA ARNOLDY
Panwaslu Kota Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pihak Panwaslu Kota Jambi menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan PPS Kelurahan Simpang III Sipin. Kepada yang bersangkutan dikeluarkan sanksi kode etik.

Terjadinya pelanggaran yang dilakukan di TPS 16 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru sudah diproses di Panwaslu Kota Jambi. Akhirnya pihak Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU terhadap pelanggaran kode etik.

Baca: VIDEO: Detik-detik Pembebasan Siswi SMP yang Disekap dan Dilecehkan Oknum Debt Collector

Ketua Panwaslu Kota Jambi, Ari Juniarman kepada Tribunjambi.com Minggu (8/7) mengatakan mereka sudah memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait. Mulai dari KPPS, PPS dan PPK. Mereka dimintai keterangan mengenai temuan pelanggaran berupa diberikannya form c.6 kepada delapan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 16 Simpang III Sipin diulang.

“Proses sudah selesai kita lakukan. Dan kita telah berikan rekomendasi pelanggaran kode etik terhadap oknum PPS,” ungkap Ari Juniarman.

Oknum yang mendapatkan sanksi kode etik tersebut dinilai Ari Juniarman karena berperan memberikan saran untuk mempebanyak sendiri form c.6 yang ada. Saran tersebut diberikan ketika pihak KPPS TPS 16 meminta masukan terkait warga yang ingin mencoblos tetapi tidak masuk dalam DPT.

Akibatnya, form c.6 foto copy tersebut diberikan kepada mereka yang tidak masuk dalam DPT. Dan dari yang dibagikan tersebut, delapan diantaranya sudah digunakan untuk mencoblos.

Baca: SURVEI  SMRC - 22 Nama Ini Diprediksi Masuk Bursa Calon Presiden 2019

Baca: Zainal Abidin - Arsal Gugat Hasil Pilkada Kerinci ke MK. Ini Poin-poin Gugatannya

“Saran yang diberikan bersangkutan untuk memperbanyak sendiri formulir C.6 kepada KPPS itu keliru,” ungkap Ari.
Sementara itu, Arif Lesmana Yoga, komisioner KPU Kota Jambi, ketika dikonfirmasi mengatakan belum mendapatkan informasi tentang rekomendasi sanksi kode etik terhadap PPS mereka.

“Sampai saat ini kami komisioner belum mendapatkan laporan hasil pemeriksaan pihak Bawaslu. Apalagi yang berisi tentang sanksi kode etik,” ucap Arif.

Nanti, bila surat rekomendasi tersebut sudah diterima, barulah mereka akan membicarakannya dan mempelajarinya terlebih dahulu.

Baca: Indonesia Raih Dua Gelar pada Indonesia Open 2018

Baca: Parpol Diminta Mendaftar di Awal Waktu

Baca: Capai Harga Rp45 Ribu/Kg Sebelum Lebaran, Sekarang Petani Kopi Liberica di Tanjabbar Mengeluh

Penulis: dunan
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help