DP Rumah Nol Rupiah Tak Terealisasi, Anies-Sandi Disarankan DPRD DKI Lanjutkan Program Lama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai program Rumah DP Nol Rupiah Pemprov DKI tidak kunjung terealisasi.

DP Rumah Nol Rupiah Tak Terealisasi, Anies-Sandi Disarankan DPRD DKI Lanjutkan Program Lama
(WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (paling kiri) menghadiri acara peletakan batu pertama program rumah DP Nol rupiah di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai program Rumah DP Nol Rupiah Pemprov DKI tidak kunjung terealisasi. Oleh karena itu, DPRD menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melanjutkan program pembangunan rumah susun yang dilakukan dimasa pemerintahan sebelumnya.

Baca: Rencana Penambahan Subsidi Solar dan Listrik, Sri Mulyani Menghadapi Dilema

"Program unggulan Anies-Sandi tidak berhasil, kalau saya lihat pola dan sistemnya tidak ada. Saya lihat ini hanya janji-janji saat kampanye. Tapi fakta lapangannya untuk menggenjot apa yang dijanjikan tidak ada," kata Sekretaris Komisi D Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (5/6).

Pandapotan juga mengendus proyek Rumah DP Nol Rupiah bisa saja berpotensi tidak terealisasi hingga akhir masa jabatan keduanya. Namun ia optimistis keduanya memiliki kebijakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

"Bisa saja (tidak terealisasi), tapi kan kita tidak tahu kebijakan dia (Anies-Sandi) ke depan apa. Yang jelas sampai sekarang itu tentang pengadaan DP Nol itu kita belum dapat," ujarnya.

Program Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang digagas Pemerintah Ahok jelas berbeda dengan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) yang merupakan program kerja Anies. Untuk biaya sewa Rusunawa cukup terjangkau dan disubsidi 80% oleh pemerintah.

Baca: Peletakan Batu Pertama Bangunan Al Azhar 57 di Citra Raya City

Baca: Yang Gede Siap, Bagaimana yang Kecil? Transaksi Tunai di Atas Rp 100 Juta akan Dilarang (Bag-2)

Biaya sewa yang dibebankan kepada penghuni Rusunawa itu juga dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan bangunan dan biaya kebersihan. Berbeda dengan Rusunami yang masih belum dipastikan bagaimana pengalokasian biaya-biaya pemeliharaan dan pembangunan tersebut.

"Karena walau bagaimanapun, jangan membangun semrawut. Dibangun bangunan DP Nol Rupiah tapi nanti tidak ada yang merawatnya juga. Intinya sudahlah jalankan saja program yang sudah bagus," jelas Pandapotan.

Saat ini kebutuhan rumah masyarakat DKI lebih dari 300.000 rumah. Ironi memang, disisi lain Pemprov DKI tak memiliki jumlah lahan yang cukup banyak untuk dibangun menjadi perumahan rakyat bersubsidi.

Rumah subsidi bagi rakyat kurang mampu dibangun dengan bentuk vertikal setinggi-tingginya. Ini dilakukan guna menghemat  lahan.

Baca: Sri Mulyani: Hampir Seluruh Dana THR Sudah Masuk Rekening PNS dan Pensiunan

Baca: Status Saham Indonesia Naik Jadi Equalweight, Geser Posisi Selandia Baru

Baca: Penjualan Mobil Meningkat Jelang Lebaran, Suzuki Promo DP dan Angsuran Murah Hingga Hadiah

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help