BPJS Ketenagakerjaan

Proyek Diatas Rp 100 juta, Wajib Ikutkan Pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sengeti menegaskan kepada seluruh rekanan (kontraktor) proyek yang ada di Kabupaten Muarojambi untuk

Proyek Diatas Rp 100 juta, Wajib Ikutkan Pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan
TRIBUN JAMBI/SAMSUL BAHRI
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sengeti, Yusman. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sengeti menegaskan kepada seluruh rekanan (kontraktor) proyek yang ada di Kabupaten Muarojambi untuk bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sengeti, Yusman. Ia menyampaikan bahwa kewajiban setiap kontraktor ini untuk menjamin keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

"Berdasarkan UU No 24 tahun 2011, pihak rekanan wajib melindungi karyawan atau pekerjanya dengan ikut BPJS ketenagakerjaan," ujar Yusman saat diwawancarai awak media, Selasa (17/4).

Baca: Investor Malaysia Berpeluang, Kerinci Butuh Hotel untuk Penginapan Wisatawan

Selain itu Ia juga mengatakan, bahwa kewajiban ini juga untuk menjamin para pekerja jika mengalami kecelakaan. Jaminan ini terhitung saat pekerja mulai keluar rumah, saat perjalanan ingin bekerja, saat bekerja hingga sampai pulang kerja.

"Bila rekanan sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJS, banyak jaminan-jaminan yang bermanfaat bagi pekerjanya. Apabila terjadi kecelakaan saat hendak bekerja, seperti cacat hingga kematian, itu bisa diklaim di BPJS," ia menjelaskan.

Kewajiban ini menurutnya bagi setiap proyek dengan nilai diatas Rp 100 juta rupiah. Hingga saat ini pihaknya terus menyosialisasikan kepada pihak kontraktor agar segera mendaftarkan ke BPJS bagi setiap orang yang dipekerjakan.

Selain itu, terkait dengan sanksi yang akan diberikan jika kontraktor tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya mengatakan bahwa sanksi yang akan diberikan adalah sanksi publik.

"Tahun ini kita akan sosialisasikan kepada pihak rekanan, jika kedepan para rekanan tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan akan kita berikan saksi, berupa sanksi publik," pungkasnya.

Baca: Mengapa Bisa Begini? Kerja Empat Bulan, Gaji Honorer di Merangin Hanya Dibayar Dua Bulan

Baca: Dinas Pertanian dan Holtikultura Muarojambi Berikan Bantuan 20 Ton Benih Padi

Penulis: syamsul
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help