TribunJambi/

MA Tolak Kasasi PDI P, Tetap Harus Bayar Denda Rp 5 Miliar ke Syaihu

Makamah Agung (MA) Republik Indonesia, menolak permohonan kasasi yang diajukan Partai PDI P

MA Tolak Kasasi PDI P, Tetap Harus Bayar Denda Rp 5 Miliar ke Syaihu
TRIBUNJAMBI/HERU PITRA
M Syaihu Ketua DPRD Sarolangun yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Makamah Agung (MA) Republik Indonesia, menolak permohonan kasasi yang diajukan Partai PDI Perjuangan pascaputusan Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun yang memenangkan gugatan Muhammad Syaihu beberapa waktu lalu.

Berdasarkan petikan putusan yang dipetik dari website MA, putusan Kasasi bernomor 347 K/Pdt Sus-Parpol/2018 diputuskan pada 26 Maret 2018 lalu dengan pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan termohon adalah Muhammad Syaihu.

Dalam petikan putusan yang diputus oleh tiga Hakim MA yakni I Gusti Agung Sumanatha SH,MH. Sudrajat Dimyati SH, MH dan Syamsul Ma’arif SH, LLM, Phd menyebutkan dalam amar putusan menolak permohonan kasasi tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, R Agung Aribowo melalui bagian kehumasan PN Sarolangun Muhammad Affan dikonfirmasikan kemarin Selasa (17/4) juga tak membantah sudah keluarnya putusan permohonan kasasi yang dimaksud.

“Kalau surat pemberitahuan secara resminya dari MA kita belum terima. Tapi di website resmi MA putusan ini sudah ada,” kata Affan.

Pihaknya tambah Affan mengetahui hal ini juga dari web resmi MA, dan biasanya surat pemberitahuanya akan dikirim juga ke pengadilan perkara asal.

“Nanti kita juga akan diberitahukan melalui surat,” tambahnya.

Soal keputusan yang diamksud, Affan menjelaskan bahwa permohonan kasasi PDI P ditolak oleh MA. “Ya putusanya yang kita lihat di web MA ditolak,” bebernya lagi.

Lalau bagaimana soal denda yang haru dibayar oleh tergugat yang digugat oleh H Muhammad  Syaihu sebanyak Rp 5 Miliar?

Affan akui hal ini tergantung kepada pemohon (M Syaihu). “Kalau untuk eksekusi itu tergantung kepada pemohon,” pungkasnya.

Untuk perkara Muhammad Syaihu mengugat Partai PDI P mulai dari keputusan partai yakni tergugat I DPP PDIP di Jakarta, Makamah Partai di DPP PDIP di Jakarta, DPD PDIP Provinsi Jambi, DPC PDIP Kabupaten Sarolangun dan turut tergugat Sukma Setiva sebagai sebagai penganti antar waktu H M Syaihu dengan nomor perkara 17/pdt Sus-Parpol/2017/PN Srl yang diputuskan pada Jumat 15 Desember 2017 dengan isi putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan bahwa penggugat adalah sah sebagai anggota PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun periode 2015-2020, sah sebagai anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun serta menghukum tergugat agar membayar Rp 3 Miliar atas kerugian inmateril yang dialami penggugat, setelah memiliki kekuatan hukum tetap dan membayar uang paksa sebanyak Rp 500 per hari. (*)

Penulis: Teguh Suprayitno
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help