KPK Bakal Keliling Jambi, Ternyata Baru 17 Anggota Dewan Kota yang Bikin LHKPN
Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adlinsyah M Nasution, menyampaikan hal-hal yang rawan korupsi.
Penulis: Rohmayana | Editor: Duanto AS
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor DPRD Kota Jambi, Jumat (23/3). Kedatangan itu untuk memperingati anggota DPRD agar menjauhi praktik korupsi.
Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adlinsyah M Nasution, menyampaikan hal-hal yang rawan korupsi. Di antaranya bidang perencanaan dan penganggaran baik di eksekutif maupun legislatif.
Dia mengatakan tidak ada target khusus yang dilakukannya saat berada di Jambi saat ini. Namun, hanya untuk mengingatkan eksekutif dan legislatif mengenai kasus korupsi.
“Saya ini keliling untuk menyampaikan pemahaman terkait korupsi. Ini hanya pencegahan. Saya datang, saya bicara dan saya ingatkan. Selanjutnya tergantung mereka lah,” ujarnya.
KPK menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPRD Kota Jambi. Bahwa dari 45 anggota DPRD Kota Jambi, hanya 17 anggota yang sudah membuat LHKPN.
Baca: Ini Tanggapan dan Pesan Kapolri Terkait Situasi Provinsi Jambi
Baca: Jika Ada yang Lebih Murah akan Ganti Selisihnya 2X, Ada Tawaran Promo Menarik Hypermart
“Saya minta Sekwan untuk menindaklanjuti ini. Agar semua anggota DPRD membuat LHKPN,” katanya.
Menurutnya, KPK juga akan berkeliling ke beberapa kabupaten/kota di Jambi untuk meminta dukungan dari anggota DPRD Kota Jambi dalam pencegahan terjadinya korupsi.
“Semua bidang mulai dari perencanaan, penganggaran, pendapatan daerah,aset, perizinan saat ini menjadi sorotan kita,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan beberapa potensi terjadinya korupsi dan cara pencegahannya. Potensi korupsi bisa terjadi pada saat perencanaan, penganggaran, perizinan, dan saat pengadaan barang dan jasa.
“Untuk menghindari terjadinya korupsi, maka perlunya e-Planning dan e-Budgeting. Kota Jambi sendiri sudah dilakukan e-Planning pada saat Musrenbang dan ini menjadi supaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi, namun tetap harus diikuti dengan e-Budgeting,” ujarnya.
Baca: Ini Kalimat Penegasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian Saat di Jambi, Tidak ada agenda politik
Baca: FOTO-FOTO: Kapolri Tiba di Mapolresta Jambi, Pakai Peci Putih Melangkah dengan Santai
