Sidang Heboh, Ketua DPRD Mengaku di Depan Jaksa KPK, Ada Tradisi Meminta-minta Uang ke Pemerintah

"Besarannya kata Pak Zoerman 2 persen. Karena waktu tahun sebelumnya 2 persen pimpinan dapat. Itu proyek multiyears pembangunan...."

Sidang Heboh, Ketua DPRD Mengaku di Depan Jaksa KPK, Ada Tradisi Meminta-minta Uang ke Pemerintah
Tribun Jambi/Hanif Burhani
Sidang keenam kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 pada Senin (12/3) 

Menurut politisi Partai Demokrat ini, pembahasan mengenai uang ketok palu dalam persidangan sudah dimulai sejak 22 November 2017. Ia menyampaikan bahwa uang ketok palu adalah aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pada persidangan keenam kemarin, ada enam saksi yang dihadirkan. Selain Cornelis, lima orang lainnya masing-masing, Chumaidi Zaidi (PDIP), Muhammadyah (Gerindra), Rudi Wijaya (PKS), Sofyan Ali (PKB), Zainul Arfan (PDIP). Seharusnya, bersama mereka ada Wakil Ketua DPRD Zoerman Manap, tapi politisi gaek Partai Golkar itu tidak hadir.

Dalam sidang ini pula, Cornelis mengakui terang-terangan soal praktik gratifikasi di dewan. Itu terkait permintaan proyek hingga fee proyek. "Ada permintaan dari pimpinan," kata CB saat menjawab pertanyaan Jaksa KPK.

Yang lebih mengejutkan saat ia ditanya mengenai permintaan fee 2 persen dari proyek tahun jamak (multiyears) pembangunan jembatan layang. Politisi yang akrab disapa CB ini mengatakan jika fee proyek sudah menjadi tradisi di lembaga para wakil rakyat itu.

Ia menceritakan sebelum dibahas, di RAPBD Gubernur Jambi menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk MoU antara eksekutif dan legislatif mengenai proyek jembatan layang. Nilai proyek tersebut bernilai Rp 105 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahap selama tiga tahun.

"Waktu itu gubernur sampaikan ke saya langsung saya tanda tangani. Setelah itu saya antar ke wakil ketua Pak Zoerman Manap," katanya.

Namun kata CB dirinya lantas ditanya oleh Zoerman Manap soal adanya fee. "Dia bisik ke saya kenapa ditandatangani, harusnya ada feenya," kata CB di muka sidang yang diketuai hakim Badrun Zaini.

Saat ditanya lebih lanjut oleh jaksa soal tradisi fee proyek multiyears, CB mengatakan dari penjelasan Zoerman jika sebelumnya ada fee untuk proyek tahun jamak.

"Besarannya kata Pak Zoerman 2 persen. Karena waktu tahun sebelumnya 2 persen pimpinan dapat. Itu proyek multiyears pembangunan jalan Jangkat, kalau dak salah tahun 2013," ungkap Cornelis.

Baca: Video - Kekerasan Siswi SMP Mulai di Sidik Polisi

Halaman
123
Penulis: tribunjambi
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help