Desa Guruh Baru di Mandiangin Usulkan 60 Hektare Wilayah Sialang Batuah Lepas dari Hutan

Desa Guruh Baru, di Kecamatan Mandiangin mengusulkan 60,1 ha kawasan hutan di Sialang Batuah

Laporan Wartawan Tribun Jambi Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN – Desa Guruh Baru, di Kecamatan Mandiangin mengusulkan 60,1 ha kawasan hutan di Sialang Batuah agar dilepaskan dari kawasan hutan.

Tuntutan masyarakat dilatarbelakangi, karena kawasan hutan tersebut telah menjadi pemukiman yang padat penduduk sejak 2007.

“Di sana itu sudah ada TK, SD negri, SMP, Puskesmas pembatu, masjid, banyak (fasilitas sosial lainnya),” kata Salkat, tokoh masyarakat Sialang Batuah, Desa Guruh Baru, Selasa (13/3).

Ia juga menyebutkan, sampai saat ini ada sekitar 300 kepala keluarga yang bermukim dan menggantungkan masa depan keluarganya di Sialang Batuah.

Keinginan untuk keluar dari kawasan hutan sebenarnya telah lama.

Bahkan menurut Salkat usulan pelepasan kawasan ini pernah disampaikan ke Kantor Staf Presiden pada November 2017 lalu.

“Alhamdulillah, KSP sangat mendukung keinginan masyarakat, dan ketika kemarin kami menghadap Bupati menyampaikan keinginan kami ini Bupati memberikan tanggapan positif dan berjanji akan meneruskan usulan Desa Guruh Baru ke tim Inver dan Bappeda Kabupaten Sarolangun sebagai acuan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW,” katanya.

Dirinya juga bilang, jika masyarakat Sialang Batuah benar-benar hidup dan menetap di Sialang Batuah, bukan masyarakat yang datang dan pindah sesuka hati, karena pemerintah dusun mempunyai peraturan tegas.

Umi Syamsiatun aktivis Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa Desa Guruh Baru memang betul mengusulkan pelepasan kawasan yang merupakan pemukiman, fasum dan fasos seluas 60.1 ha di Sialang Batuah.

“Ya, sebenarnya usulan ini bukan hal baru, dalam beberapa proses penyelesaian konflik lahan di Sialang Batuah keinginan ini selalu disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sialang Batuah, alhamdulillan terkait usulan perubahan status kawasan hutan yang berupa pemukiman, fasum dan fasos saat ini juga diperkuat dengan lahirnya Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan,” katanya lewat sambungan telepon.

Menurut Umi, sebagai bentuk implementasi Perpres 88/2017 tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk tim Inver tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang nantinya menjalankan tugas menerima pendaftaran, melakukan identifikasi dan verifikasi objek yang diusulankan untuk diselesaikan.

“Ada beberapa skema penyelesaian yang diatur dalam Perpres 88/2017 diantaranya perubahan batas kawasan, tukar menukar kawasan, perhutanan sosial atau resettlement, dan perubahan batas kawasan sangat relevan dengan situasi Sialang Batuah,” katanya. (*)

Penulis: Teguh Suprayitno
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help