e-KTP Sudah dicetak, tapi Warga Belum Juga Dapat, Kemana e-KTP-nya??

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Banyaknya warga Kota Jambi yang belum mendapat e-KTP di antara penyebabnya yakni masih banyak data yang belum print ready record  (PRR).

Selain itu, ada pula e-KTP yang sudah dicetak oleh Dinas Dukcapil Kota Jambi namun tekendala dalam sistem pendistribusian.

Hal ini disampaikan Mulyadi Yatub Kepala Dinas Dukcapil kota Jambi bahwa carut marut dunia e-KTP sudah ada sejak tahun 2016.

Bahkan e-KTP yang belum PRR ada sejak tahun 2012.

Menurutnya pada November 2017 pihaknya sudah mencetak e-KTP sebanyak 31.000 dan pada akhir Januari 2018 sudah mencetak 6000 e-KTP.

Di mana penyaluran e-KTP didistribusikan melalui kantor camat, lurah, dan RT.

"Nah permasalahannya ada e-KTP yang sudah dicetak namun tidak terdistribusi kepada warga. Padahal di dalam server sudah tercatat waktu pencetakan mulai dari tanggal, bulan, tahun, serta pukul pencetakan," katanya, Minggu (4/3).

Dalam bulan ini, pihaknya akan mencari data warga yang sudah dicetak e-KTPnya namun belum mendapatkan e-KTP tersebut.

Mulyadi menyebutkan jika memang hilang dan tidak ditemukan baik di tingkat kecamatan, kelurahan dan RT. Pihaknya akan mencetakkan kembali e-KTP tersebut.

"Dalam bulan ini kita sedang berusaha untuk mencari KTP yang belum didapatkan warga itu. Namun kita juga sedang mengumpulkan datanya, agar jelas mana saja KTP yang akan dicetak ulang," katanya.

Mulyadi juga menyebutkan bahwa saat ini blangko e-KTP masih memiliki stok sekitar 4.000 blangko. Sehingga proses pencetakan secara reguler masih terus berjalan. "intinya kami tidak mengalami hambatan untuk stok blangko e-KTP, walaupun stok sudah menipis namun kita selalu mendapat supply dari Pemprov Jambi," katanya.

Terkait, jika ada oknum Dukcapil yang menyebutkan jika blangko kosong, atau meminta suap agar KTP-nya cepat selesai, pihaknya berharap agar menyerahkan siapa nama oknum tersebut dengan jelas.

"Jangan hanya menyebutkan oknum-oknum saja tapi tidak memberi tahu namanya. Supaya kita juga bisa memberi sanksi. Kita juga minta agar warga mengurus sendiri e-KTP ke kantor Dukcapil, supaya tidak ada lagi percaloan," katanya. (*)