TribunJambi/

Akreditas A Didapatkan PN Sengeti Tahun 2016

Pengadilan Sengeti mendapatkan Akreditasi A pada tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan

Akreditas A Didapatkan PN Sengeti Tahun 2016
TRIBUN JAMBI/SAMSUL BAHRI
Polres Muarojambi mengelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Polres Muarojambi. Bertempat di Polres Muarojambi Jl Lintas Timur Km 32 Bukit Baling, Muarojambi, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Jambi, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pengadilan Sengeti mendapatkan Akreditasi A pada tahun 2016.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sengeti, Dedy Muchti, pada saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Polres Muarojambi, Selasa (13/2).

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2016 dijajaran Mahkamah Agung beserta jajaran di bawahnya sedang melaksanakan program akreditasi dan yang menjadi percontohan waktu itu pengadilan negeri Sengeti di wilayah Jambi dan PN Sengeti mendapatkan Akreditas A.

Lebih lanjut ia mengatakan, "Dalam meningkatkan pelayanan publik kami khususnya di PN Sengeti berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat Muarojambi," jelasnya.

Untuk itulah salah satu program yang PN Sengeti laksanakan yaitu membentuk pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuannya adalah untuk memberikan transparasi, akuntabilitas dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya ini dengan kemampuan kita baik sarana maupun prasarana yang ada karena pada prinsipnya untuk memberikan pelyanan kepada masyarakat," ujarnya.

Polres Muarojambi mengelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Polres Muarojambi. Bertempat di Polres Muarojambi Jl Lintas Timur Km 32 Bukit Baling, Muarojambi, Selasa (13/2/2018).
Polres Muarojambi mengelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Polres Muarojambi. Bertempat di Polres Muarojambi Jl Lintas Timur Km 32 Bukit Baling, Muarojambi, Selasa (13/2/2018). (tribunjambi/samsul bahri)

Lebih lanjut Ia menjelaskan pada pelayanan terpadu ini pelopornya adalah polres, pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

"Waktu itu dari polres ada sistem administrasi satu atap dan semua instasi pun sudah menggunakan sistem ini, tapi mungkin namanya yang berbeda," tuturnya.

Ia mengatakan, "Pada prinsipnya PN dan jajaran instansi lainnya mendukung dan men-support pelayanan yang diberikan oleh polres," pungkasnya. (*)

Penulis: syamsul
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help