Perselingkuhan di Pegawai Pemkot Solo, Empat dari Lima Pelanggaran Kepegawaian

"Kasus selingkuh tersebut mulai dari sesama ASN, ada juga dengan orang luar lingkungan Pemkot Solo"

Perselingkuhan di Pegawai Pemkot Solo, Empat dari Lima Pelanggaran Kepegawaian
Elitereaders
Rekaman perselingkuhan 

TRIBUNJAMBI.COM - Kasus perselingkuhan mendominasi kasus pelanggaran kepegawaian Pemkot Solo selama tahun 2017 ini.

Adapun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo telah mencatat, dari lima kasus pelanggaran kepegawaian selama 2017 empat di antaranya merupakan kasus perselingkuhan.
Sedangkan kasus lain adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat pungutan liar (pungli).
"Kasus selingkuh tersebut mulai dari sesama ASN, ada juga dengan orang luar lingkungan Pemkot Solo," papar Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur BKPPD Solo, Andriani Sasanti, Jumat (29/12/2017).
Menurut Andriani, pada kasus ASN selingkuh ini mendominasi pelanggaran kepegawaian Pemkot.
Ia menilai para ASN lingkungan Pemkot Solo ini terbukti selingkuh dan dijatuhi hukuman satu ASN diturunkan pangkat 1 tahun, tiga ASN turun pangkat 3 tahun, sedangkan ASN yang pungli menerima sanksi ringan berupa teguran tertulis.
Ia menjelaskan hukuman dijatuhkan berdasar tingkat dan jenis pelanggaran.
Menurut Andriani pelanggaran dengan jenis ringan akan dijatuhi hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas.
Sedangkan pelanggaran sedang akan mendapatkan ganjaran penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan penurunan pangkat satu tahun.

Sedangkan kasus lain adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat pungutan liar (pungli).
"Kasus selingkuh tersebut mulai dari sesama ASN, ada juga dengan orang luar lingkungan Pemkot Solo," papar Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur BKPPD Solo, Andriani Sasanti, Jumat (29/12/2017).
Menurut Andriani, pada kasus ASN selingkuh ini mendominasi pelanggaran kepegawaian Pemkot.
Ia menilai para ASN lingkungan Pemkot Solo ini terbukti selingkuh dan dijatuhi hukuman satu ASN diturunkan pangkat 1 tahun, tiga ASN turun pangkat 3 tahun, sedangkan ASN yang pungli menerima sanksi ringan berupa teguran tertulis.
Ia menjelaskan hukuman dijatuhkan berdasar tingkat dan jenis pelanggaran.
Menurut Andriani pelanggaran dengan jenis ringan akan dijatuhi hukuman teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas.
Sedangkan pelanggaran sedang akan mendapatkan ganjaran penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan penurunan pangkat satu tahun.

Andriani pun mengatakan kasus pelanggaran kepegawaian menurun bila dibandingkan 2016 lalu.
Pada 2016 ia menjelaskan jumlahnya mencapai 21 kasus, dan satu di antaranya diberhentikan tidak dengan hormat karena terkait kasus narkoba.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo, Rakhmat Sutomo menambahkan pelanggaran kepegawaian 2016 didominasi kasus ASN mangkir kerja.
Ia menerangkan, merujuk PP 53/2010 bagi ASN yang melanggar indisipliner dengan akumulasi 46 hari setahun, maka langsung dijatuhi sanksi.
Akumulasi ini menurutnya dihitung pula berdasarkan jam kerja yang ditinggalkan ASN. Hitungannya, akumulasi
ASN mangkir 7,5 jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja. Sehingga meskipun terlambat datang ke kantor ataupun meninggalkan jam kerja selama satu jam per hari akan tetap diakumulasi.
"Misal hari ini pergi satu jam saat jam kerja, itu sudah dihitung. Termasuk terlambat ngantor lima menit saja, juga sudah dihitung dan diakumulasi. Kalau total 7,5 jam, dihitung sama dengan satu hari," jelas Rakhmat.

Editor: duanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help