TribunJambi/

Pasca OTT KPK, Pemkab Kerinci Keluarkan Surat Edaran Bagi OPD

Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pejabat Provinsi Jambi beberapa waktu lalu

Pasca OTT KPK, Pemkab Kerinci Keluarkan Surat Edaran Bagi OPD
TRIBUNJAMBI/GRAFIS RIAN BACKHAND
Empat pejabat Jambi yang Jadi tersangka KPK, Erwan Malik (depan), Supriyono (kanan), H Arfan (belakang), Saifuddin (kiri). 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Bupati Kerinci mengeluarkan surat Edaran (SE) bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabid, Camat dan Kepala Desa dalam kabupaten Kerinci.

SE dikeluarkan langsung pascaOperasi Tangkap Tangan (OTT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pejabat Provinsi Jambi beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengatisipasi terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa di tingkat Kabupaten Kerinci olek aparat penegak hukum termasuk KPK.

Surat edaran bernomor 700/804/Itkab-2017 tentang tertib Admistrasi dan Tertib Asas Hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbunyi, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 28 September 2017, nomor 180/4/SJ, berkaitan dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah, oleh KPK dan aparat penegak hukum, untuk meminta kepada saudara, agar mengingat kembali jajaran bawahan saudara untuk melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya, kepada ASN untuk dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya percepatan pelayanan publik sesuai dengan standar Oprasional Prosedur (SOP).

Kemudian apabila ada oknum yang mengatasnamakan Bupati Kerinci memintas sumbangan kepada OPD, baik berbentuk barang maupun uang untuk tidak dilayani, khusus kepala desa untuk melaksanakan kegiatan dana desa untuk mengakuti mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan fungsi dan tugas masing pihak yang telah ditentukan dan Camat diminta meningkatkan perannya terhadap kepala desa dalam wilayah masing-masing dalam mengawasi ADD dan DD.

Bupati Kerinci Adirozal, mengatakan, bahwa selama ini pihaknya bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci belum pernah membahas Perda dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan membayar.

"Alhamdulilah selama saya bersama dewan di Kerinci ini belum pernah pembahasan Perda maupun APBD membayar, belum pernah dilakukan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa KPK sudah telah pernah turun ke Kabupaten Kerinci. Namun, pihaknya tidak mengetahui apa yang diperiksa oleh KPK di Sakti Alam Kerinci.

"Agustus dahulu sudah ada KPK yang datang ke Kerinci sangat sudah ingatkan hati-hati, tapi saya juga tidak tau Kerinci apa ke kota Sungaipenuh," bebernya.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci untuk menggunakan anggaran sesuai dengan aturan SOP.

"Kita sudah ingat OPD untuk berhati-hati dalam persoalan anggaran. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, sama-sama kita doakan," pungkasnya. (Hdp)

Penulis: hendri dede
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help