TribunJambi/

Saksi Sebut Terdakwa Korupsi Danah Hibah Koni Tanjab Barat Rangkap Jabatan

Tiga saksi dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan Korupsi dana hibah Koni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sidang berlangsung di

Saksi Sebut Terdakwa Korupsi Danah Hibah Koni Tanjab Barat Rangkap Jabatan
TRIBUN JAMBI/DEDY NURDIN
Abdul Halim Gumri, mantan ketua Koni Kabupaten Tanjab Barat mengenakan baju tahanan saat menjalani persidangan di Pengafian Negeri Tipikor Jambi, Senin (13/11/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Dedi Nurdin

TRIBUNJAMBI.COM JAMBI  - Tiga saksi dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan Korupsi dana hibah Koni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Senin (13/11/2017). 

Saksi yang dihadirkan itu adalah Abdurrahman, mantan bendahara Koni Kabupaten Tanjab Barat serta Husaini selaku ketua PSSI. Satu saksi lainnya adalah Zainul Busro, ketua Cabor (Cabang Olahraga) Judo. 

Dalam keterangan Abdurrahman, selaku bendahara dirinya tidak tahu banyak soal penggunaan anggaran. 

Untuk dana Hibah Rp4,5 miliar tersebut, ia mengatakan hanya sekali melakukan pencairan untuk kegiatan. 

"Pernah sekali mencairkan 1,6 Juta, saya sendiri yang mencairkan 93 juta di gunakan untuk pembayaran pajak. Dititip sama pak Joni, pengganti saya. Bukti kwitansinya ada,"Uajrnya. 

Namun selebihnya ia mengaku tak tahu. Termasuk pembelian mesin potong rumput yang diakui terdakwa Abdul Halim Gumri untuk pembelian mesin rumput. 

"Untuk itu saya tidak tahu, kalau rangkap jabatan dia (Terdakwa.red) menjabat sebagai ketua Cabor Wushu dan Kempo," kata Abdurrahman. 

Untuk diketahui Abdul Halim Gumri, mantan Ketua Koni Tanjab Barat ditetpakan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Koni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015.

Dalam kasus ini kerugian negara hasil audit mencapai Rp 4,5 miliar.

Abdul Halim Gumri dikenakan dakwaan Primair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Serta dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help