Anies Pamer Rumah Berlapis, Mantan Anak Magang di Pemprov DKI Ini Beber Bedanya di Zaman Ahok Dulu
Beda pemerintahan, beda pula kepemimpinan. Ismail Al Ansyori, anak magang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM- Beda pemerintahan, beda pula kepemimpinan.
Ismail Al Ansyori, anak magang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era kepemimpinann Basuki Tjahja Purnama (Ahok) kembali bernostalgia.
Dia memaparkan sejumlah kebiasaan Ahok dengan gaya kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan sekarang.
Beda dulu dengan sekarang, kalimat itu tersirat lewat ceritanya yang disampaikan lewat akun twitternya, @thedufresne beberapa waktu lalu.
Pria lulusan S2 Jurusan Studi Pembangunan Intitut Teknologi Bandung (ITB) itu sepertinya kembali terpancing lewat banyaknya pemberitaan tentang Anies yang kini mengubah istilah 'Rumah Susun' dengan 'Rumah Berlapis', istilah yang umum digunakan pada era Ahok.
"Rumah berlapis. Segitunya banget mau menghindari kata 'rumah susun'," tulisnya mengawali nostalgia pada Sabtu (4/11/2017) lalu.
Baca: Nafa Urbach Pamer Pose Seksi, Yang Nyerein Bakal Nyesal!
Baca: GIF WhatsApp Berkonten Pornografi, Kementerian Kominfo Minta Penyedia Konten Lakukan Filtering
Pria yang sempat viral lantaran mengungkapkan modus dana siluman, kemarahan Ahok hingga keberadaan 'uang bensin' yang diberikan kepada warga dalam setiap acara pada tahun 2015 silam itu menyebutkan jika istilah yang digunakan berawal dari staf ahli yang dimiliki Anies saat ini.
Kondisi tersebut tentunya berbanding terbalik dengan Ahok yang hanya mempekerjakan 'anak magang' seperti dirinya dulu.
"Dulu staf Ahok ga ada yg berkualifikasi sbg pakar. Bahkan sebagian besar pas masuk ga tau apa2 soal birokrasi. Justru kalo isinya pakar malah berantakan lho. Mana mau mrk ikut rapat2 internal, ga punya meja kerja, ngitung2 detail, melototin RAB...," yulisnya lagi.
Diceritakannya, Ahok yang berdampingan dengan Djarot Saiful Hidayat dulu sangat detail memberikan instruksi ke bawahannya.
Bahkan, Ahok kerap dikritik sangat teknis mendikte Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga dicap sebagai pemimpin yang otoriter.
"Dulu Ahok kalo kasih arahan itu detail bgt, shg malah dikritik terlalu teknis, mendikte PNS, & bahkan dianggap otoriter. Dulu. Pak/Bu, sy ingin Pemprov begini, caranya & mekanismenya begini. Kalo Bpk/Ibu ga setuju dgn cara sy atau ada cara lain, silakan kemukakan," tulisnya.
Dicontohkan, ketika Ahok mendapati perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak diunggah dalam e-Budgeting oleh staf Pemprov DKI Jakarta pada 16 November 2015.
