TribunJambi/
Home »

News

» Jakarta

Pekerjaan Rumah Gubernur DKI Jakarta, yang Sudah Menanti untuk Diselesaikan

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan segera berakhir. Meski begitu, ada berbagai pekerjaan yang belum

Pekerjaan Rumah Gubernur DKI Jakarta, yang Sudah Menanti untuk Diselesaikan
Kompas.com/David Oliver Purba
Puluhan anak-anak bermain di bantaran anak Sungai Ciliwung, jalan Labu, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 akan segera berakhir. Meski begitu, ada berbagai pekerjaan yang belum tuntas di periode pemerintahan yang dimulai Presiden Joko Widodo, dilanjutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan diakhiri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu pekerjaan yang belum tuntas dan menjadi catatan yakni program penanggulangan banjir.

Menurut dia, ada empat PR penanggulangan banjir yang belum diselesaikan. Pertama, normalisasi waduk dan situ yang berhenti pada 2015.

"Kedua, normalisasi kali karena normalisasi kali ini masih fokus di Ciliwung, padahal mestinya dalam lima tahun ini ada empat sungai yang harus dibenahi, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2017).

Yang ketiga, yakni perbaikan saluran air. Menurut Nirwono, saluran air yang berfungsi di DKI baru 33 persen. Sementara yang terakhir yakni penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang mandek.

Kemudian terkait dengan kemiskinan dan gusur tentunya akan menjadi tantangan gubernur baru dengan konsepnya membangun tanpa menggusur. Kita akan lihat apakah konsep tadi benar-benar bisa diterapkan atau tidak.

Catatan lainnya yakni soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran hanya berkisar antara 45-65 persen. Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).

Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)
Seorang anak berenang di aliran air Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017). Terbatasnya ruang terbuka hijau atau lahan bermain di pemukiman padat penduduk menyebabkan warga setempat memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai Ciliwung sebagai tempat bermain.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG) ()

"Berarti catatannya adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) meskipun ada reformasi birokrasi, ternyata belum bekerja maksimal sehingga banyak sekali proyek-proyek yang masih tertunda, gagal lelang sehingga tidak terserap dengan baik," kata Nirwono.

Program pengentasan kemiskinan di Ibu Kota juga menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi, Anies-Sandi menjanjikan program membangun tanpa menggusur.

Pekerjaan lain yang belum tuntas yakni program untuk mengatasi kemacetan dengan pembangunan transportasi publik mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) beserta integrasinya.

Koridor 14 dan 15 Transjakarta juga belum terwujud. PR lainnya terkait penuntasan kemacetan adalah pembangunan trotoar yang lebar dan dilengkapi jalur sepeda.

"Yang belum juga adalah trotoar harus ada jalur sepeda, ini juga belum banyak, integrasi untuk mengurangi macet tadi," ucap Nirwono.

Parkir progresif dengan menerapkan tarif semakin ke pusat kota semakin mahal pun belum dilakukan. Penerapan sistem e-parking juga banyak yang gagal dan menjadi tantangan pemimpin berikutnya.

Terakhir, Nirwono menyebut catatan bagi pemerintahan Jokowi- Ahok-Djarot yakni terkait penerapan electronic road pricing (ERP) yang juga belum terwujud.

"Sampai dengan tahun kelima ini gagal yaitu penerapan ERP atau jalan berbayar, sampai sekarang tidak berhasil. Ini masih menjadi PR besar untuk menggantikan kebijakan ganjil genap dan pelarangan motor," ujarnya.

Editor: suci
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help