TribunJambi/

Prinsil Satu Pintu Koordinasi Manfaat untuk Peserta

BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, PT Taspen, PT Asabri, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan ditlantas Polda

Prinsil Satu Pintu Koordinasi Manfaat untuk Peserta
TRIBUNJAMBI/NIKO FIRMANSYAH
Satu pintu koordinasi untuk pelayanan BPJS 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, PT Taspen, PT Asabri, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan ditlantas Polda Jambi telah melakukan prinsip satu pintu koordinasi manfaat untuk kemudahan peserta. Kamis, (12/10).

Acara yang dimotori oleh BPJS Kesehatan cabang Jambi dilaksanakan di resort rumah kito Jambi dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, kepala PT Jasa Raharja , kepala PT Taspen ,kepala PT Asabri , Kepala Dinas Kesehatan dan direktur lalu lintas jalan kepolisian daerah Jambi.

Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi, Andi Azhar mengatakan dalam hal ini melakukan sinergi untuk mempermudah pelayanan peserta yang mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan penyakit akibat kerja.

12102017_bpjs2
12102017_bpjs2 (TRIBUNJAMBI/NIKO FIRMANSYAH)

Dikatakan Andi bentuk sinergi tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama antara BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,PT Jasa Raharja, PT Taspen dan ditlantas Polda Jambi tentang optimalisasi manfaat dan koordinasi layanan bagi korban Lakalantas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tahun 2016.

Ia menjelaskan dalam kurun waktu 1 tahun pelaksanaan kesepakatan bersama ini, masih diperlukannya perbaikan dalam penerapan implementasinya.

"Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah dalam aspek pelayanan koordinasi manfaat tersebut, untuk itu kita bersinergi bersama melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kesepakatan bersama tersebut,"ujarnya.

Ia mengatakan untuk memaksimalkan hasil kegiatan, mengundang ketua persatuan Rumah Sakit Indonesia beserta jajaran direktur Rumah Sakit se- Provinsi Jambi beserta PIC rumah sakit,"kita undang karena ini sebagai pemberi pelayanan medis baik itu pelayanan akibat kecelakaan kerja koma kecelakaan lalu lintas dan pelayanan kesehatan,"katanya.

12102017_bpjs
12102017_bpjs (TRIBUNJAMBI/NIKO FIRMANSYAH)

Ia juga mengatakan dalam kegiatan ini sebanyak 150 peserta yang terdiri dari jajaran direksi rumah sakit tersebut diundang untuk membahas penerapan kesepakatan bersama secara optimal,"ini dikarenakan dalam kurun waktu 2 tahun masih terdapat sebanyak 405 kasus yang bisa disebut salah sasaran," ujarnya.

kebanyakan kasus-kasus salah sasaran itu dijelaskan Andi seharusnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan namun diklaimkan ke BPJS Kesehatan,"dalam rentang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kasus salah sasaran tersebut yang paling banyak efek toksin atau keracunan obat jaringan yang bisa diakibatkan oleh keracunan insektisida, makanan , bisa ular atau hewan terjadi sebanyak 126 kasus. penanganan kasus efek toksin/ keracunan ini Seharusnya ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan karena termasuk kategori kecelakaan kerja, tetapi dalam prakteknya, Fasilitas Kesehatan mengklaimnya ke BPJS Kesehatan," katanya menjelaskan.

Dikatakan Andi untuk implementasi kecelakaan lalu lintas sudah sangat baik koordinasinya dengan Jasa Raharja, namun menururnya untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini yang masih agak sulit menentukan siapa penjaminnya,"karena di rumah sakit itu belum ada PIC dari masing-masing instansi penjamin,"ujarnya.

Ia manmbahkan taem tersebut akan bertugas mengklasifikasikan setiap diagnosa yang diberikan kepada peserta, apakah merupakan kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas atau penyakit akibat kerja, "apa bila koordinasi manfaat dan penjaminan peserta sudah sangat jelas, ini akan berdampak pada klaim yang harusnya bisa dijamin oleh Jasa Raharja ,oleh Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan , tidak lagi ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan,"katanya.

Dengan adanya kegiatan ini Andi mengharapkam kedepannya implementasi terhadap peraturan pemerintah tentang penjaminan kecelakaan kerja semakin optimal," kedepannya kami ( instansi terkait) akan membentuk PIC dari masing-masing instansi untuk ditempatkan di setiap rumah sakit, jadi semakin mudah untuk menentukan siapa penjamin pesertanya,"tutupnya.

Penulis: Niko Firmansyah
Editor: suci
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help