TribunJambi/

Pihak Rumah Sakit Mengaku Tidak Tahu Bayi Debora Pasien BPJS

kami sudah menyampaikan secara detil kepada Bapak Kepala Dinas dan juga bapak dan ibu di sini bahwa tidak demikian kejadiannya

Pihak Rumah Sakit Mengaku Tidak Tahu Bayi Debora Pasien BPJS
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto (kanan), didampingi Direktur RS Mitra Keluarga Francisca D Permatasari (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait meninggalnya Bayi Debora di Kantor Dinkes DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pihak RS Mitra Keluarga Kalideres sudah memberi penjelasan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait meninggalnya bayi Tiara Debora.

Dalam jumpa pers, Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres, Fransisca dihujani alasan terkait kebijakan meminta uang muka perawatan kepada orangtua Debora di saat darurat.

Namun, Fransisca menolak menjelaskan kepada awak media.

Baca: Tangisan Ibunda Debora: Mereka Jahat, Mereka Biarkan Dedek Kedinginan

Baca: Debora Meninggal, KPAI Bilang Bayi Ini Mengalami Diskriminasi

"Untuk pelayanan emergency, kami sudah menyampaikan secara detil kepada Bapak Kepala Dinas dan juga bapak dan ibu di sini bahwa tidak demikian kejadiannya, saya sudah melaporkan kepada beliau," ujar Fransisca di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, memang terdapat masalah komunikasi yang kurang baik antara petugas informasi rumah sakit dengan keluarga pasien.

Masalah komunikasi ini menimbulkan kesalahpahaman antara pihak rumah sakit dengan keluarga Debora.

Koesmedi mengatakan, berdasarkan pengakuan manajemen rumah sakit mereka tidak mengetahui bahwa Debora merupakan pasien BPJS Kesehatan.

Baca: Polisi Ambil Kasus Bayi Debora, Selidiki RS Mitra Keluarga, Inilah Pihak-pihak yang akan Dipanggil

Baca: Kasus Meninggalnya Bayi Debora Berefek pada Saham MIKA, Anjlok!

"Awalnya RS tersebut tidak tahu bahwa pasien ini peserta BPJS. Baru diketahui dia peserta BPJS sekitar pukul 06.00 WIB," ujar Koesmedi.

Prosedurnya, keluarga pasien harus mengurus administrasi pembiayaan terlebih dahulu sebelum pasien masuk ke ruang PICU. Minimal biaya yang diberikan ke rumah sakit adalah 50 persen.

"Ini kesalahannya, dari awal harusnya pasien ditanya dia pembiayaannya dibayar oleh siapa? Ternyata dia punya BPJS yang itu tidak terinformasikan (ke pihak rumah sakit)," ujar Koesmedi.

"Kalau itu BPJS, maka pendanaan pembiayaan kegawatdaruratan sampai pasien itu stabil membutuhkan perawatan PICU, itu bisa ditagihkan ke BPJS," tambah dia.

Editor: suang
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help