TribunJambi/

VIDEO

VIDEO: Pansus Hak Angket Ancam Polisikan Agus Rahardjo, Ini Jawaban KPK

Komisi III DPR RI berencana melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri.

VIDEO: Pansus Hak Angket Ancam Polisikan Agus Rahardjo, Ini Jawaban KPK
(Kompas.com/Robertus Belarminus)
Dari kiri ke kanan foto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di KPK, Sabtu (27/5/2017). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI berencana melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri.

Alasannya, Agus dianggap mengancam akan menjerat seluruh anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, karena dianggap menghalangi proses penanganan kasus korupsi e-KTP.

Menanggapi itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa dia belum tahu sepenuhnya rencana Pansus Hak Angket KPK yang akan mempolisikan pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Saya tidak tahu percis yang dipersoalkan apa terkait dengan rencana tersebut," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Febri mengatakan, Pasal 21 UU Tipikor memang mengatur soalobstruction of justice atau menghalangi penyidikan.

Karena itu, bisa saja pasal tersebut digunakan jika unsur-unsurnya terpenuhi untuk menjerat pihak-pihak yang menghalangi penuntasan kasus korupsi e-KTP.

"Tapi saat ini belum bicara siapa yang melakukan obstruction of justicedan prosesnya sejauh mana. Tentu saja Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang KPK yang menjadi patokan kita," kata Febri.

Penggunaan pasal tersebut pun sudah pernah diterapkan KPK untuk menjerat anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari, sebagai tersangka, karena dianggap menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK.

"Kami sudah tetapkan satu orang menjadi tersangka dalam kasus terkait dengan e-KTP dengan Pasal 21 tersebut. Jadi saya kira kita fokus dulu ke sana," kata Febri.

"Lain kalau sesuai dengan kecukupan bukti dan unsur pasal-pasal tersebut. Saya kira pimpinan sudah sering mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam berbagai hal," tutur dia.

Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.(Kompas TV)

Berita ini sudah tayang di laman Kompas.com, Senin (4/9) pukul 21.59 WIB: KPK Jawab Ancaman Pansus Hak Angket Polisikan Agus Rahardjo

Editor: fifi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help