TribunJambi/

Satu Mai Mengadu ke Dewan, Sebut Dishub Usir Paksa Mereka

"Kita sudah lama mencari nafkah dikawasan tersebut (eks-Terminal Simpang Kawat), bahkan sebelum pembangunan mal tersebut ada," ujarnya.

Satu Mai Mengadu ke Dewan, Sebut Dishub Usir Paksa Mereka
net/Tribun Jambi
Ilustrasi.

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Puluhan orang, yang terdiri dari tukang ojek dan penyedia jasa kendaraan rental angkutan, mendatangi DPRD Kota Jambi, Senin (17/7) sekira pukul 10.00. Pengaduan itu lantaran dinas perhubungan mengusir mereka dari pangkalan tempat biasa mencari nafkah. Mereka merasa dirugikan atas tindakan pemerintah itu.

Satu Mai (60), sopir pikap sewaan yang ikut mengadu ke dewan, mengatakan mengadukan tindakan dinas perhubungan yang telah mengusir paksa mereka dari tempat mencari nafkah sehari-hari.

"Kita sudah lama mencari nafkah dikawasan tersebut (eks-Terminal Simpang Kawat), bahkan sebelum pembangunan mal tersebut ada," ujarnya.

Dua pihak, pengunjuk rasa dan dinas perhubungan, sempat membuat kesepakatan. Bunyinya, kami tukang ojek dan mobil carteran barang, tetap boleh berada di sini. Tetapi dengan syarat, di pinggir bangunan atau di luar pagar".

"Tapi sekarang yang terjadi, los ojek dihancurkan, kendaraan kita ditilang dan dikempeskan semua," tuturnya.
Meski pangkalan telah dihancurkan, mereka terap mencari nafkah di kawasan tersebut. Meski pos telah dihancurkan, mereka tetap mangkal dan berpanas-panasan.

Senada dikatakan Nasrul (63,) tukang ojek yang telah beroperasi di kawasan itu selama 17 tahun. Dia mengatakan penghasilan sehari-hari sudah terlalu kecil, orderan ojek tidak seramai dahulu. Belum lagi dengan adanya saingan ojek online yang sangat membebani. "Kito tetap mangkal di sano, biaklah dak pakek pos lagi. Di sanolah kito dapat rezeki dan pelanggan nyari kito," ujarnya.

Harapan dengan mengadu ke wakil rakyat, terkait tindakan dinas perhubungan yang mengusir menggunakan cara tidak baik, mendapat solusi. Mereka ingin bisa mencari nafkah dengan nyaman di kawasan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, mengatakan tindakan yang dinas lakukan telah sesuai prosedur dan sesuai aturan. "Mau bagaimanapun, mereka tidak boleh mendirikan atau membuat pos di sana, karena kawasannya masuk badan jalan. Yang jelas dilarang," jelasnya.

Terkait kesepakatan, seperti yang dikatakan warga, Ridho tidak mengetahui adanya kesepakatan itu.
Pengunjuk rasa gagal menemui anggota dewan. Pasalnya, diwaktu bersamaan, anggota dewan tengah rapat paripurna terkait raperda. Tidak satupun anggota dewan menemui mereka.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help