TribunJambi/

Pilkada Kerinci

Honorium Petugas Pilkada Kerinci Naik, Anggaran Disahkan Rp 18,2 M

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci, telah menerima dana hibah untuk keseluruhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Honorium Petugas Pilkada Kerinci Naik, Anggaran Disahkan Rp 18,2 M
TRIBUN JAMBI/HENDRI DEDE PUTRA

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci, telah menerima dana hibah untuk keseluruhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kerinci pada 2018 mendatang, dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Anggaran yang telah diajukan oleh KPU Kerinci, telah disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci sebesar Rp 18,2 Milyar. Pencairannya dibagi kedalam dua tahapan dalam pertahun anggaran. Ketua KPU Kerinci, Afdal Febrianto saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab Kerinci dengan KPU Kerinci di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Senin (17/7) mengatakan sebelumnya KPU Kerinci telah menyusun proposal untuk pengajuan anggaran Pilkada Kerinci ke TAPD sebanyak Rp23 Milyar.

Setelah melalui proses rapat bersama dengan TAPD, akhirnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah, anggaran pelaksanaan Pilkada disetujui 18,2 milyar. "Insyaallah, dana 18,2 milyar ini mencukupi, dan kita laksanakan dengan lancar dan sukses. Sudah kita hitung-hitung rapat koordinasi dengan TAPD, yang kita ajukan kemarin lebih kurang 23 Milyar, dan melihat kemampuan daerah sehingga jadinya 18,2 Milyar," ungkap Afdal.

Anggaran yang telah disepakati tersebut sambung Afdal, jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada pada tahun 2013 lalu, jauh meningkat dengan dana hibah yang saat ini. Tahun 2013 lalu, KPU hanya menerina dana hibah sebayak Rp11 milyar, namun tahun 2017 ini naik menjadi Rp18,2 milyar.

"Naiknya ini, karena honorium penyelenggara kita naikkan semua. Hal tersebut bertujuan, agar mereka bisa bekerja profesional, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh tim sukses," jelasnya.

Dari 171 daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada, saat ini baru 80 daerah yang telah menandatangani NPHD. Untuk Jambi, dari tiga daerah yang melaksanakan, Kerinci berada nomor 2 telah menandatangani NPHD dengan Pemerintah Daerah. "Kota Jambi duluan, dan setelah kita, pada Agustus nanti akan disusul Merangin," ujarnya.

Setelah penandatanganan NPHD, KPU Kerinci akan melaksanakaan registrasi ke Kementerian Keuangan RI, untuk meminta nomor registrasi dana hibah pelaksanaan Pilkada Kerinci. Setelah dapat lanjut Afdal, baru pencairan dana Pilkada senilai Rp18 milyar bisa dilaksanakan.

"Setelah pencairan selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan launching, paling lambat bulan September," ucapnya.

Bupati Kerinci, Adirozal, mengatakan kesepakatan anggaran pelaksanaan Pilkada Kerinci 2018 mendatang, telah dibahas bersama sesuai proposal yang diusulkan. Anggaran kesepakatan antara Pemkab Kerinci dengan KPU untuk penandatanganan NPHD untuk penyelenggaran Pikkada 2018, telah disesuaikan dengan standar harga dan jasa.

Bahkan Pemkab Kerinci telah memberikan kesepakatan, dengan cukup satu kali penandatanganan NPHD. Meskipun anggaran, diberikan pada dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Kerinci.

Penulis: hendri dede
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help