TribunJambi/

Anggota Dewan Ini Nilai Telegram Rentan Jadi Wabah Mobilisasi Proxy War

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik pemblokiran Telegram jika bertujuan mencegah diseminasi konten radikal dan negatif.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik pemblokiran Telegram jika bertujuan mencegah diseminasi konten radikal dan negatif. Bobby menuturkan aplikasi tersebut disinyalir sebagai alat komunikasi oleh jaringan sel teroris.

"Pemblokiran perlu dilakukan apalagi bila pemilik Telegram tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap 17 ribuan konten yang membahayakan NKRI," kata Bobby melalui pesan singkat, Senin (17/7/2017).

Apalagi, Telegram tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Ia melihat Telegram tidak berniat memberikan kontribusi komersial seperti pajak.

"Aplikasi dari Rusia ini juga 'rentan' menjadi wadah mobilisasi proxy war," kata Politikus Golkar itu.

Bobby juga mendengar aplikasi Telegram banyak digunakan oleh sel-sel ISIS. Bahkan FSB , kata Bobby, kantor Intelijen Rusia pun sudah menyatakan Telegram telah melanggar UU. "Masak pemerintah RI malah membiarkan?" tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah mengamati aplikasi Telegram. Aplikasi tersebut diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jokowi mengatakan pemerintah mengeluarkan keputusan terkait keamanan negara.

"Pemerintah kan sudah mengamati lama, mengamati lama, dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," kata Jokowi usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) NasDem di Jalan Pancoran Timur II, Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Jokowi menuturkan adanya ribuan akun Telegram yang dikategorikan mengganggu keamanan negara dan masyarakat. Mengenai adanya informasi Telegram telah menutup akun-akun teroris, Jokowi angkat bicara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan masih terdapat ribuan akun yang digunakan untuk membangun komunikasi antar negara terkait terorisme. Presiden Jokowi mengakui perlunya penyedia aplikasi media sosial bekerjasama dengan pemerintah. Ia mengatakan pemerintah tidak berencana memblokir aplikasi media sosial lainnya.

"Kerjasama seperti itu saya kira Kemenkominfo sudah menyampaikan, mungkin enggak sekali-dua kali," kata Jokowi.

Editor: nani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help