TribunJambi/

Terkait Pencairan ADD, Kades di Sarolangun Harus Bayar Rp 5 Juta

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUNN – Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang merupakan syarat mencairkan ADD,

Laporan wartawan tribun Heru

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUNN – Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang merupakan syarat mencairkan ADD, tidak dibuat oleh perangkat desa di Sarolangun. SPJ justru dibikin oknum pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Keterangan yang dikumpulkan Tribun, hampir setiap desa SPJ-nya desa dikerjakan oleh pihak DPMD. Mereka menyerahkan pengerjaan SPJ ke pihak DPMD demi mempermudah pencairan dana ADD.

Sebenarnya pihak Desa mampu mengerjakan SPj, namun saat pengajuan pencairan dana ADD, SPj yang telah dibuat pihak desa, selalu salah. “Dulu pernah kami kerjakan tapi saat diajukan ke DPMD selalu salah. Kami perbaiki,tapi salah lagi. Jadi ada kesan kita dipersulit,” ungkap seorang kades minta namanya tak disebutkan, kemarin.

Ia mengatakan, untuk memperlancar hal itu terpaksa minta pegawai di DPMD membuat SPJ. Namun untuk membuat SPj tersebut, mereka dikenaikan biaya hingga Rp 5 juta.

“Mau tidak mau, suka tidak suka dari pada tidak bisa mencairkan dana desa, ya terpaksa kami harus ikut permainan ini. Ya, kita harus bayar,” kata Kades tersebut.

Bupati Sarolangun, Cek Endra pernah mendengar ada kades mengeluhkan hal ini.“Ada salah satu kades bercerita ke saya tentang SPJ desanya. Kata dia SPJ desanya dibuat staf DPMD. Dan itu bayar,” cerita Bupati saat menghadiri pertemuan silaturahmi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa di Ruang Pola kantor Bupati, Kamis (13/7).

Cek Endra minta kepada tenaga pendamping desa agar memberi pelajaran terhadap kades tidak bisa membuat SPJ.(pit)

Penulis: heru
Editor: ridwan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help