TribunJambi/

Pilkades

19 Desa di Sungai Penuh Dijadwalkan Gelar Pilkades Oktober Mendatang

Setelah setahun ditunda, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak bagi 19 desa yang seharusnya dilaksanakan

19 Desa di Sungai Penuh Dijadwalkan Gelar Pilkades Oktober Mendatang
TRIBUN JAMBI/HENDRI DEDE PUTRA

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH - Setelah setahun ditunda, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak bagi 19 desa yang seharusnya dilaksanakan tahun 2016, ditargetkan akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2017.

Kepala Bidang Pemerintah Desa Kota Sungai Penuh, Zaini mengatakan pada dasarnya pelaksanaan Pilkades digelar tahun lalu, tapi Peraturan Walikota (Perwako) yang mengatur tentang Pilkades belum siap. Sehingga pelaksanaan pilkades serentak ditunda pada tahun 2017.

Sedangkan dari 19 desa yang masa jabatan Kades sudah habis diisi oleh Pejabat Sementara (PJs) dari PNS yang ditunjuk sesuai prosedur.

"Sebelumnya untuk 19 desa dikomandoi oleh Pelaksana Tugas," ungkapnya kepada Tribun Senin (10/7).

Untuk saat ini, peraturan walikota (Perwako) mengenai Juknis pelaksanaan pilkades untuk 2017, hanya tinggal menunggu proses akhir. Perwako yang mengatur pelaksanaan pilkades serentak sudah sampai ke bagian hukum dalam waktu dekat akan sampai ke meja Wali Kota Sungai Penuh, untuk disetujui dan disahkan.

Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dalam proses pelaksanaan pilkades serentak yang akan dilaksanakan 19 desa di Kerinci, yang diprediksi akan diikuti puluhan Calon Kades.

"Setelah turun Perwako, sekalian juknisnya sehingga pelaksanaannya sesuai aturan nantinya," sebutnya.

Dari 19 desa tersebut, hampir setiap kecamatan akan menggelar Pilkades, kecuali desa yang ada di Kecamatan Sungai Bungkal.

Dijelaskannya, dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk itu, Pemkot Sungai Penuh menganggarkan Rp 3 juta dari dana hibah untuk membantu pelaksanaan pilkades serentak di Kota Sungai Penuh.

Sedangkan untuk tambahan anggarannya, lanjutnya para Pemerintah Desa harus memganggarkan dana pelaksanaan Pilkades, dengan memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan aturan perwako nantinya, dengan besaran Rp 10 hingga 15 juta. Karena dana ini selain untuk kegiatan Pilkades termasuk juga untuk pengamanan selama berlangsungnya Pilkades.

"Pada pelaksanaannya nanti, kita akan turun tangan bersama pihak Kecamatan. Untuk pelaksanaannya nanti ditunjuk pihak BPD. Selain itu, untuk pengamanannya Pemdes harus menganggarkan pengamanannya," jelasnya.

Penulis: hendri dede
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help