TribunJambi/

Anak Penyadap Karet di Sarolangun Putus Sekolah, Efek Rendahnya Harga Karet

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sarolangun mengantungkan hidup melalui kebun karet. Masih rendahnya harga komoditi karet,

Anak Penyadap Karet di Sarolangun Putus Sekolah, Efek Rendahnya Harga Karet
TRIBUN JAMBI/HANIF BURHANI

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sarolangun mengantungkan hidup melalui kebun karet. Masih rendahnya harga komoditi karet, membuat anak-anak penyadap karet pun putus sekolah.

Beberapa petani karet yang berhasil ditemui mengatakan, bahwa harga karet saat ini masih sangat rendah. Kondisi tersebut membuat sejumlah petani enggan menyadap karet mereka.

“Sekarang harga karet di Sarolangun kisaran Rp 5 ribu. Dengan harga segitu, banyak petani karet yang tidak menyadap hasil kebunnya dan beralih profesi lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata Ikhsan.

Senada juga diakui Koordinator Sarolangun Care, Hadi ditemui, Minggu (9/7) dia mengatakan, rendahnya harga karet saat ini membuat daya beli masyarakat di pedesaan menurun drastis.

“Salah satu contohnya Singkut, banyak kami menemukan anak putus sekolah. Rata-rata mereka orangtuanya bekerja sebagai penyadap karet,” kata Hadi, kemarin.

Menurutnya, anjloknya harga karet di tingkat petani tidak murni karena pengaruh ekonomi global. Sebenarnya sebutnya, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap bisa mengambil langkah taktis dan strategis.

“Saya melihat besaran harga karet di Sarolangun sangat variatif. Ada yang lumayan tinggi dan ada yang hanya Rp 4.500 per kilogram,” paparnya.

Di Kecamatan Pelawan contohnya kata Hadi lagi, ternyata harga karet di petani berkisar Rp 8 ribu. Tapi di Singkut ada yang hanya Rp 5 ribuan.

“Jadi yang harus dilakukan pemerintah kabupaten saat ini, meratakan harga tertinggi karet di semua wilayah Sarolangun,” ulasnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada Pemkab Sarolangun terus melakukan sosialisasi kepada petani agar memproduksi getah bersih. Kemudian menciptakan persaingan pasar di setiap kecamatan, sehingga getah karet tidak dimonopoli oleh 1 atau 2 tauke saja.

“Tidak adanya persaingan pasar membuat harga jomplang. Menyikapi ini pemerintah bisa membuat pasar lelang, karena terbukti di beberapa kabupaten lain pasar lelang membuat harga karet tinggi. Bahkan di Bungo harga di pasar lelang lebih tinggi dari harga di perusahaan. Tinggal undang saja pengusaha dari Sumbar untuk datang membeli di pasar lelang,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, seharusnya Pemkab juga membuat persaingan harga dengan menyupport koperasi di setiap kecamatan. Sehingga koperasi membeli dengan harga yang sesuai, sehingga getah karet tidak lagi dimonopoli tengkulak.

“Hukum pasar tidak bisa ditekan dengan regulasi, tapi dihadapi dengan pasar juga. Jelang lebaran kemarin pemerintah bisa menstabilkan harga dengan hukum pasar (menciptakan persaingan harga), masak untuk karet tidak bisa,” ucapnya.

Nilai plus koperasi katanya, selain meratakan harga karet tertinggi di semua wilayah Sarolangun, juga bisa membuat putaran uang meluas.

“Kalau dimonopoli tauke, yang kaya cuma satu orang, coba kalau dikelola koperasi, yang mendapatkan hasil lebih luas, petani juga senang. Tinggal koperasi cari pasar di Padang, karena perusahaan di sana membeli dengan harga lebih tinggi dibanding Jambi,” tandasnya.

Terkait hal ini pihak terkait seperti dinas pertanian dan perkebunan belum bisa dikonfirmasi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Joko Susilo dihubungi, Minggu (9/7) melalui nomor ponsel yang biasa digunakannya bernada tidak aktif.

Penulis: heru
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help