BRG Dorong Desa Prioritas Mandiri

Badan Restorasi Gambut (BRG) mendorong desa-desa yang berada di areal target restorasi gambut di 75 desa prioritas di Sumatera.

BRG Dorong Desa Prioritas Mandiri
TRIBUNJAMBI/TOMMY KURNIAWAN
Ilustrasi: Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Pemerintah Provinsi Jambi, pagi ini menggelar konferensi pers bersama sejumlah awak media baik cetak maupun elektronik. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB

TRIBUNJAMBI.COM - Badan Restorasi Gambut (BRG) mendorong desa-desa yang berada di areal target restorasi gambut di 75 desa prioritas di Sumatera. Desa ini berada di kawasan Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.

BRG menyelenggarakan pelatihan di Swiss-Belhotel Jambi. Tujuannya untuk segera membuat perencanaan peraturan desa dan kerangka pengaman sosial yang memuat aspek perlindungan gambut.

Myrna Safitri selaku Deputi III Bidang Edukasi Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG mengatakan dorongan ini akan berdampak positif.

"Kalau dimulai sekarang, maka tahun depan bisa disahkan sehingga dengan adanya peraturan desa itu dana desa bisa masuk. Biasanya desa itu bisa mandiri dengan melakukan kegiatan dengan dana desa," katanya pada Kamis (15/6).

Dalam pelatihan untuk masyarakat dalam kerangka desa peduli gambut di wilayah regional Sumatera daerah prioritas restorasi diikuti fasilitator desa dan aparat/perangkat desa. Desa yang menjadi bagian dari 75 desa peduli gambut BRG 2017.

BRG kemudiam melakukan identifikasi masalah potensi sosial ekonomi dan memfasilitasi desa untuk melakukan pemetaan wilayahnya. Sebab menurut Myrna saat ini masih banyak persoalan perbatasan desa yang bermasalah.

"Selanjutnya pemberdayaan ekonomi yang mengarahkan ke Bumdes, jadi nanti ada Perdes untuk membentuk Bumdes, Perdes pengelola hutan desa, Perdes mengesahkan RKPdes dan Perdes mengelola gambut," katanya.

Myrna mengatakan instrumen peraturan desa ini sangat penting. "Bagi desa yang berada di areal target restorasi gambut yang nantinya bermuara pada pemberdayaan ekonomi dan kegiatan pengelolaannya agar bisa diatur oleh desa sehingga lebih terarah," ungkapnya.

Myrna mengatakan ada 1.000 desa yang diidentifikasi dari 2,5 jita hektare. 1.000 desa yang diidentifikasi ini sudah ditargetkan hingga 2020 akan diintervensi supaya hutan dan gambutnya dapat dikelola sendiri oleh masyarakat.

Terkait pembiayaan dsa-desa ini akan menggunakam anggaran APBN. Pembiayaan APBN ini untuk 300 desa, dengan dana donor 200 desa, kemitraan dengan perusahaan yamg mencakup desa dan konseso.

Dari total 1.000 desa desa yang akan didampingi hingga 2020 itu diantaranya dengan menggunakan dana APBN mencapai 300 desa, dengan dana donor 200 desa, dan kemitraan dengan perusahaan (desa dan areal konsesi) 500 desa.

"Karena ada desa yang berada di area konsesi perusahaan, jadi pendanannya bisa dari mana-mana tapi kerangka kerjanya sama," tambahnya.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help