TribunJambi/

Mengapa Ahok Tak Mau Memasukkan Program Anies-Sandi di APBD-P 2017?

Anies Baswedan- Sandiaga Uno, resmi ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Mengapa Ahok Tak Mau Memasukkan Program Anies-Sandi di APBD-P 2017?
TRIBUNNEWS.COM/REGINA KUNTHI ROSARY
Ahok di Gedung A RSCM usai menjenguk Julia Perez, Sabtu (22/4/2017). 

TRIBUNJAMBI.COM - Calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, resmi ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Keduanya dijadwalkan akan dilantik pada Oktober 2017. Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, Oktober adalah bulan di mana dilakukan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P).

Sehingga hampir dipastikan pengesahan APBD-P DKI 2017 dilakukan saat Anies-Sandi resmi memerintah.

Kendati demikian, seperti pada umumnya, pengesahan APBD-P DKI 2017 tentu akan melewati proses penyusunan dan pembahasan.

Proses ini akan terjadi sebelum Anies-Sandi menjabat, atau tepatnya saat Pemprov DKI masih dipimpin oleh gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kondisi itulah yang kini memunculkan polemik.

Dalam berbagai kesempatan, Ahok menyatakan APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan pemerintahannya dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Ahok tidak mengizinkan tim Anies-Sandi mengubah banyak APBD-P 2017. Sebab, Ahok dan Djarot masih ingin menyelesaikan program prioritas.

Menurut Ahok, tim Anies-Sandi bisa saja memberi masukan terhadap APBD-P tersebut. Namun dia menegaskan bahwa timAnies-Sandi tidak dapat mengganti terlalu banyak APBD-P 2017.

"Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/5/2017).

Halaman
123
Editor: rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help