Belajar dari Kasus Dahlan Iskan Soal Kasus Penjualan Aset BUMD

Hakim memvonis Dahlan Iskan, terdakwa korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha, BUMD Jawa Timur, dua tahun dan denda Rp 100 juta.

Belajar dari Kasus Dahlan Iskan Soal Kasus Penjualan Aset BUMD
ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ
07042017_DAHLAN ISKAN 

TRIBUNJAMBI.COM - Hakim memvonis Dahlan Iskan, terdakwa korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha, BUMD Jawa Timur, dua tahun dan denda Rp 100 juta.

Usai mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (21/4/2017), Dahlan Iskan memberikan pandangannya.

Dahlan mengatakan dahulu ia mengira jika sudah dalam bentuk perseroan terbatas maka sebuah badan usaha akan mengikuti hukum PT dan tunduk pada undang-undang PT.

"Tapi, kenyataannya adalah bukan," ungkap Dahlan sambil menambahkan, "Anggaplah ini adalah kebodohan saya."

Dia berpesan kepada orang-orang yang menjabat direksi badan-badan usaha milik pemerintah untuk belajar dari pengalamannya agar tak tersandung hukum yang sama.

"Teman-teman yang jadi direksi badan usaha milik pemerintah harus belajar. Saya awalnya tidak menyangka yang saya lakukan dulu itu salah," kata mantan Menteri BUMN itu.

Vonis untuk Dahlan lebih ringan dari jaksa yang menuntutnya 6 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara.

Jaksa penuntut umum menyatakan Dahlan selaku direktur utama bersalah dalam kasus pelepasan aset BUMD Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.

Selain itu, jaksa mewajibkan membayar ganti rugi Rp 8,3 miliar kepada Dahlan Iskan dan PT Sempulur Adi Mandiri, dengan pembagian terdakwa sebesar Rp 4,1 miliar.

Jika tidak dibayar hingga ada keputusan hukum tetap (inkracht), diganti dengan penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Hakim menyatakan Dahlan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: rahimin
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help