TribunJambi/

Sahuri: Pemerintah Harus Komitmen, Jangan Komat-Kamit

Persoalan gambut menjadi persoalan nasional. Namun, penegakkan hukum yang tidak jalan membuat regulasi tentang gambut menjadi percuma.

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Persoalan gambut menjadi persoalan nasional. Namun, penegakkan hukum yang tidak jalan membuat regulasi tentang gambut menjadi percuma.

“Walau pun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagus. Tapi kalau penegakkan hukum tidak jalan percuma,” kata DR Sahuri Lasmadi selaku wakil rektor bidang administrasi dan keuangan Unja saat pembukaan seminar lahan basah di PPM Unja, pada Rabu (19/4).

Dia menyebutkan Badan Lingkungan Hidup (BLHD) yang kini menjadi Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) yang seharusnya mengontrol dan mengawasi pemerintah malah tidak bisa. “Bagaimana mereka mau menegur. Mereka tunduk dengan walikota sedangkan seharusnya mereka mengawasi dan mengontrol walikota atau bupati,” katanya.

Sekarang, kata Sauri, tanggungjawab menteri membuat regulasi dan pelaksananya sektoral Hal ini kemudian menjadi kontradiksi mengingat tidak semua peraturan pusat tidak dilaksanakan oleh sektoral.

Seharusnya, kata Sauri, BLHD dijadikan departemen saja seperti di Filipina. “Jadi bisa mengontrol,” katanya.

Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia. “Seperti di Sabak, kita membicarakan masalah lingkungan hidup dia malah ngomong kawasan. Realisasinya tidak efektif,” katanya.

Hal ini menurut Sauri disebabkan oleh karena izin merupakan pendapatannya pejabat, baik walikota dan dan bupati. “Kalau pejabat nanti bagaimana membalikkan modalnya,” katanya.

Seminar yang dibukanya bertajuk strategi restorasi hidrologi, revegetasi dan revitaslisasi pemberdayaan masyarakat (3R) untuk perlindungan dan pemanfaatan lahan basah di Indonesia. Dia berharap seminar ini dapat memberi masukan untuk komitmen pemerintah selanjutnya.

“Kalau kita bicara fungsi negara, negara itu sebagai fungsi regulator dan dari regulasi itu keadilan harus ditegakkan dan berlaku sebagai enterperneur, terkait apa saja yang diusahakan untuk rakyat,” ungkap dosen hukum Unja ini.

Dia kembali menyinggung bahwa selama ini izin yang diberikan ke lahan basah terus diberikan. “Sebaiknya pemerintah harus komitmen. Bukan komat-kamit,” katanya.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help