Alokasi Dana Desa

Cairkan ADD untuk Insentif dan Operasional Desa

Hingga Maret ini, Dana Desa (DD) belum masuk ke Kas Daerah (Kasda). Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sudah bisa dicairkan.

Cairkan ADD untuk Insentif dan Operasional Desa
Dok/Manado Tribunnews

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Hingga Maret ini, Dana Desa (DD) belum masuk ke Kas Daerah (Kasda). Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sudah bisa dicairkan.

Hanya saja, pencairan yang boleh dilakukan dari ADD ini adalah untuk pembayaran insentif dan operasional kantor desa. Sementara untuk penggunaan selebihnya belum bisa dicairkan.

Hal ini dikatakan Plt Kepala Dinas Keuangan Daerah (BKD) Batanghari, M Azan. "Dana DD belum masuk ke Kasda dari pusat, selain itu APBDes juga masih dalam tahap penyusunan di tingkat desa," katanya.

Terkhusus untuk pembayaran insentif dan operasional kantor desa, lanjutnya kepala desa bisa mengeluarkan Perkades saja. "ADD bisa dicairkan dengan dasar Perkades, yang penggunaannya untuk pembayaran Insentif dan operasional," ujarnya.

Kemungkinan, lanjutnya awal April DD ditransfer pusat. "Tahun sebelumnya juga kisaran pertengahan Maret atau awal April," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batanghari, M Fadhil Arief mengatakan jika tahun ini, desa akan mengelola 3 sumber keuangan. Yakni Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan dana bagi hasil pajak dan retribusi.

"Kami sudah melakukan sosialisasi Perbup No 10 tahun 2017, tentang ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa di Kabupaten Batanghari 2017, serta Dana Desa," katanya.

Dengan adanya 3 sumber dana ini, anggaran yang dikelola setiap desa mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya, setiap desa mengelola ADD dan DD kisaran Rp 1,2 M.

"Tahun ini dana yang dikelola desa kisaran Rp 1,3-2,3 milyar," imbuhnya.

Setiap desa mendapatkan anggaran berbeda, pertimbangannya jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta kesulitan geografis.

Dana bagi hasil, menurut Fadhil besarannya 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Untuk bagi hasil setiap desa memperoleh Rp 21 juta. Yang membedakan besaran DD dan ADD," lanjutnya.

Penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sementara untuk ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. "Dan dana bagi hasil diserahkan kepada Kepala Desa untuk penggunaannya," imbuhnya.

Penulis: suci
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help