Jokowi Bisa Langgar UU Jika Tidak Nonaktifkan Ahok Sebagai Gubernur DKI

Wajar saja kalau kekuatan politik di DPR menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak dinonaktifkan sebagai Gubernur

Jokowi Bisa Langgar UU Jika Tidak Nonaktifkan Ahok Sebagai Gubernur DKI
Jessi Carina
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanen ikan kerapu di perairan Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2016). 

TRIBUNJAMBI.COM - Wajar saja kalau kekuatan politik di DPR menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta meski terdakwa.

Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menilai memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dituduh melanggar Undang-undang (UU) karena tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Presiden memang bisa dituduh melanggar UU. Karena UU sudah tegas bahwa kepala daerah yang bisa diancam dengan ancaman pidana dengan batas bawah ancaman 5 tahun sebagai terdakwa harus diberhwntikan sementara," ujar Irmanputra Sidin kepadaTribunnews.com, Minggu (12/2/2017).

Lebih lanjut, Irmanputra Sidin sampaikan dirinya sudah sejak lama mengingatkan agar Presiden memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur ketika sudah berstatus tersangka.

Karena jikalau tidak diberhentikan, kata dia, Presiden Jokowi bisa dituduh melakukan pelanggaran UU.

"Oleh karenanya tidak diberhentikan sementaranya yang bersangkutan sebagai Gubernur, wajar saja kalau kekuatan politik di DPR memepertanyakan ke presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan DPR dapat menggunakan Hak Angket jika Presiden RI tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahya Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1,2, dan 3.

Editor: rahimin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved