Pilkada Serentak

Jelang Coblosan, Kampanye Hitam Marak

Menjelang akhir masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 suhu kian panas. Tidak cuma

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menjelang akhir masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 suhu kian panas. Tidak cuma menggelar aksi dukungan, saling serang antar kubu pasangan calon juga kerap terjadi. Bahkan tak sedikit dari aksi saling serang ini mengarah pada kampanye hitam antar pasangan calon.

Hingga akhir Desember 2016 lalu misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan ada sekitar 400 titik pelanggaran berupa pemasangan spanduk provokatif dan alat peraga yang diarahkan ke pasangan calon tertentu.

Yang terbaru, dugaan kampanye hitam juga berhembus dalam kasus temuan impor kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada pekan ini. Awal mula riuhnya impor e-KTP dari Kamboja ini dihembuskan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief lewat media sosial.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan kini menginvestigasi asal muasal paket kiriman asal Kamboja yang dikirim lewat jasa pengiriman FedEx. Kiriman atas nama Robin dan ditujukan kepada Leo itu berisi 36 e-KTP, 32 NPWP, satu buku Tabungan, dan satu kartu ATM.

Namun, menurut Heru kemungkinan pengiriman ini terkait dengan kejahatan ekonomi misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi online, narkoba, dan pencucian uang. Yang pasti, kata Heru, DJBC akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk menelusuri kasus ini.

Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Drajat Wisnu Setiawan bilang, momentum impor yang hampir berbarengan dengan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 membuat isu KTP palsu untuk kepentingan Pilkada menyeruak.

Menurutnya, bila ada kecurigaan penggunaan KTP palsu dan sebagai langkah antisipasinya, petugas tempat pemungutan suara (TPS) bisa mengecek keabsaan KTP yang dimaksud lewat kantor dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemilik e-KTP memakai hak pilihnya.

"Cara lainnya, petugas TPS dapat memfoto KTP dan mengirimnya ke nomor whatsapp layanan pengaduan Dinas Dukcapil setempat. Pengecekan ini hanya butuh waktu sekitar dua menit. KPU di daerah Pilkada akan berkoordinasi dengan DisDukcapil setempat," katanya.

Maraknya kampanye hitam jelang pemungutan suara juga menjadi perhatian pasangan calon nomor urut 3 Anies-Sandiaga. Tim pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno kemarin menemukan empat orang oknum penyebar brosur berisi kampanye hitam ke rumah warga.

Oknum dan barang buktinya telah dilaporkan ke kepolisian dan Panwaslu Jakarta Timur. Mohammad Taufik, wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi menduga, ini dilakukan lantaran tren elektabilitas jagoannya terus menanjak di berbagai survei.

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help