VIDEO: Hak Angket Dianggap Kontraproduktif dengan Keinginan SBY Bertemu Jokowi

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket untuk menyelidiki lebih

VIDEO: Hak Angket Dianggap Kontraproduktif dengan Keinginan SBY Bertemu Jokowi
GARRY ANDREW LOTULUNG
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan soal tuduhan terkait komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai isu penyadapan Ketua UmumPartai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang, menilai langkah yang dilakukan Fraksi Demokrat justru tak sejalan dengan keinginan sang ketua umum untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya kurang tepat apa yang dilakukan. Bahkan kontraproduktif dengan keinginan SBY untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi," ujar Sebastian saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Sebab, hak angket berpotensi memicu permusuhan antara Partai Demokrat dengan pemerintah. Menurutnya, Demokrat seharusnya ikut mendukung iklim yang bisa mendorong agar komunikasi antara SBY dan Jokowi bisa segera terlaksana.

Terlebih jika hak angket itu pada akhirnya bisa digulirkan. Maka semua informasi terkait dugaan penyadapan terhadap SBY akan terbuka. Pada akhirnya, hal itu akan mempermalukan elite-elite politik sendiri dan tak bermanfaat bagi seluruh pihak, baik pihak SBY, Presiden maupun masyarakat.

"Sayangnya, Fraksi Demokrat justru tidak menjadi bagian dari upaya untuk mendorong iklim yang kondusif agar komunikasi ini (SBY dan Jokowi) berjalan dengan baik," ucap Sebastian.

"Mereka malah dengan mendorong hak angket ini menurut saya justru akan memanas-manasi situasi," sambungnya.

Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun hingga saat ini masih mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPR. (Baca:Demokrat Tetap Yakin Hak Angket Dugaan Penyadapan Didukung Fraksi Lain)

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman tetap meyakini hak angket dugaan penyadapan yang diusulkan fraksinya akan didukung oleh fraksi lain di DPR.

"Ya lihat saja nanti, namanya juga politik, semuanya dinamis, tidak statis," kata Benny saat dihubungi, Jumat (3/2/2017).

Halaman
12
Editor: fifi
Sumber: Info Komputer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved