Di Batanghari Baru 69 Jabatan Eselon yang Terisi

Distribusi staf di lingkungan Pemkab Batanghari secara bertahap sudah dilakukan, meski belum selesai 100 persen

Di Batanghari Baru 69 Jabatan Eselon yang Terisi
TRIBUNJAMBI/SUCI RAHAYU
Sejumlah pejabat eselon II, III dan IV dilantik Bupati Batanghari, Syahirsyah. 

TRIBUNJAMBI.COM - Distribusi staf di lingkungan Pemkab Batanghari secara bertahap sudah dilakukan, meski belum selesai 100 persen.

Dan setidaknya 1.000 an staf sudah mendapat penempatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Perda no 11 tahun 2016, tentang susunan perangkat Daerah.

Dikatakan Kepala Bidang Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Amin Hudori SK dari staf sudah diberikan. "Penempatan staf secara global sudah hampir selesai, ditetapkan sesuai kebutuhan per-SKPD," katanya, Rabu (1/2).

Staf yang belum ditempatkan, lanjutnya sudah dikeluarkan SK-nya . "Hanya tinggal menempatkan saja, karena sudah di SK-kan," lanjutnya.

Sementara untuk pelantikan pejabat eselon II , III dan IV, Amin mengakui belum dilakukan. "Untuk pejabat eselon belum, saat ini baru staf saja," imbuhnya.

Posisi jabatan eselon yang sudah terisi saat ini hanya 69, sesuai yang dilantik Bupati Batanghari Syahirsah pada 3 Januari lalu. "Iya, baru 69 jabatan eselon baik II, III maupun IV yang sudah terisi," ujarnya.

Belum terisinya jabatan eselon ini,II akan berimbas pada kegiatan di SKPD (diluar kegiatan rutin,red).

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), M Azan mengatakan belum dilantiknya perangkat daerah berimbas pada serapan anggaran. "Berimbas pada serapan anggaran pada triwulan pertama, kemungkinan tidak terserap maksimal," katanya.

Atas kondisi ini, lanjutnya pihak BKD sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan pemeriksaan keuangan daerah sesuai dengan tahapannya.

"Nantinya BPK tetap akan melakukan pemeriksaan,pemeriksaan hanya saja materi pemeriksaan akan disesuaikan dengan kondisi, karena memang belum ada serapan anggaran di bulan Januari ini," imbuhnya.

Sementara terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Azan mengatakan jika untuk sektor retribusi baik pasar maupun yang lainnya,lainnya kepala dinas atau plt nya diperbolehkan mengeluarkan Surat Keterangan (SK) untuk penarikan retribusi.

"Seperti retribusi pasar misalnya, pihak terkait sudah mengeluarkan SK sebagai dasar penarikan retribusi, karena memang retribusi pasar ditarik setiap hari," ujarnya.

SK ini, lanjutnya sudah sah sebagai dasar penarikan retribusi. "Asalkan, hasil retribusi langsung disetorkan ke Kas Daerah. SK ini tetap menajdi dasar sah untuk penarikan retribusi," imbuhnya.

Penulis: suci
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved