PSCN akan Banding Batalkan Jual Beli Sumber Waras

Usai gugatannya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kuasa Hukum Perhimpunan Sosial

PSCN akan Banding Batalkan Jual Beli Sumber Waras
Kompas/Hendra A Setyawan
Suasana Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual-beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Usai gugatannya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kuasa Hukum Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN), Amor Tampubolon, mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan tersebut. Ia pun berencana mengajukan banding atas kasus tersebut.

"Ya tentu saja kecewa, tapi ini belum akhir. Kami akan ajukan upaya banding," kata Amor di Gedung PN Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).

Ketua majelis Hakim M. Arifin sebelumnya membacakan hasil perundingan keputusan pekan lalu yang tertuang dalam putusan bernomor 330Pdt/G/2013/PN.JAK.BAR, yang menyebut gugatan PSCN ditolak.

Artinya, PSCN tidak memiliki kewenangan dalam penjualan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol ke Pemprov DKI Jakarta, sebab lahan itu dimiliki oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

"Jadi ya dari awal kami meneliti gugatan kami mendasar dengan bukti, cuma kami berbeda," kata Amor.

Menanggapi itu, YKSW mempersilakan PSCN mengajukan banding. "Kami akan mengajukan kontra memori banding," ujar Kuasa Hukum YKSW, Nyoman Rai.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan PSCN dan memutuskan YKSW sah menjual lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Pemprov DKI Jakarta.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat, menolak gugatan penggugat, menghukum biaya perkara hingga berlakunya putusan ini sebesar Rp 516.000," kata ketua majelis hakim M Arifin membacakan putusan, Selasa (10/1/2017).

PSCN menggugat agar pengalihan tanah dari YKSW kepada Pemprov DKI itu dibatalkan. Pemprov DKI dianggapnya tidak cermat melakukan transaksi. Menurut dia, lahan yang dibeli Pemprov DKI merupakan milik PSCN. Maka, PSCN menggugat YKSW dan turut menggugat Pemprov DKI pada Juni 2016.

(Nibras Nada Nailufar)

Editor: fifi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help