Suara Partai Golkar Diprediksi Turun Usai Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR

pergantian kursi pimpinan DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novantoakan berdampak pada sejumlah agenda yang sudah direncanakan Partai Golkar

Suara Partai Golkar Diprediksi Turun Usai Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskit
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novant 

TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, pergantian kursi pimpinan DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novantoakan berdampak pada sejumlah agenda yang sudah direncanakan Partai Golkar.

Menurut Siti, partai merupakan representasi suara rakyat. Setiap keputusan atau sikap suatu partai politik akan dilihat dan diamati.

Karena itu, upaya yang dilakukan partai berlambang pohon beringin terkait pergantian pimpinan DPR juga akan dinilai oleh publik.

"Publik mencatat partai mana yang betul-betul bisa dipercaya, setidaknya dalam lima tahun (ke depan)," ujar Siti di Kemenpan RB, Jakarta Selatan (30/11/2016).

Siti berpendapat, tata aturan memang membolehkan terjadinya pergantian pimpinan, bahkan rehabilitasi nama Novanto sudah dilakukan. Namun, masyarakat tidak pernah lupa dengan kasus "Papa Minta Saham" yang dinilai publik melanggar etika.

Secara bertahap, menurut Siti, dampak yang akan diterima PartaiGolkar akan terlihat di pemilihan kepala daerah. Dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin yang diusung Partai Golkarakan menurun.

Hal serupa juga bisa terjadi di pemilihan presiden 2019. PartaiGolkar akan sulit medapatkan banyak simpati dan suara masyarakat.

"Publik enggak punya kemewahan, kekuasaan, selain dalam memilih dalam pemilu dan Pilkada. Nanti mereka akan memberi 'penalti' itu," kata dia.

Pergantian pimpinan DPR bermula dari rapat pleno DPP PartaiGolkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) lalu.

Keputusan DPP ini mendapatkan dukungan Dewan Pembina, yang sebelumnya meminta penundaan pergantian Ketua DPR.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Setelah melalui proses cukup panjang, Novanto pun kembali menjabat ketua DPR. Bahkan Novanto menjabat ketua DPR tanpa penolakan dari satu pun fraksi.

Ikuti kami di
Editor: bandot
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help