Belanja Langsung dan tak Langsung Disepakati Naik

Paripurna dengan agenda persetujuan dan penandatanganan berita acara nota kesepakatan RAPBD 2017, digelar

Belanja Langsung dan tak Langsung Disepakati Naik
TRIBUNJAMBI/SUCI RAHAYU
DPRD Batanghari kembali menggelar rapat paripurna, Rabu (23/11). Paripurna kali ini beragendakan pengesahan 3 Ranperda, serta pandangan fraksi terhadap RAPBD 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi , Suci Rahayu 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Paripurna dengan agenda persetujuan dan penandatanganan berita acara nota kesepakatan RAPBD 2017, digelar di gedung DPRD Batanghari, Rabu (30/11).

Badan Anggaran (Banggar) melaporkan hasil kerja yang dibacakan oleh M Jafar, dari Partai Golkar.

"Rencana Kerja TA 2017, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Batanghari tahun 2016-2021," bacanya.

Hasil pembahasan Banggar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menghasilkan kesepakatan, diantaranya Pendapatan Daerah (Penda) pada pengantar Ranperda APBD 2017 berjumlah Rp 1.114.696.714.573, dan hasil pembahasan Banggar dengan TAPD disepakati jumlah ini naik sebesar Rp 4.903.358.150. "Penda pada APBD 2017 disepakati naik menjadi Rp 1.119.600.072.723," katanya.

Kenaikan ini disepakati bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan lain-lain yang sah, namun dari dana perimbangan.

Sementara untuk angka belanja daerah, Banggar dan TAPD juga menyepakati adanya kenaikan dari pengantar Ranperda APBD 2017, yang semula sebesar Rp 1.131.160.551.202, naik sebesar Rp 4.903.358.150.

"Banggar dan TAPD sepakat angka Belanja daerah naik menjadi Rp 1.136.063.909.352," ujarnya.

Kenaikan ini berasal dari kesepakatan yang menaikkan belanja langsung maupun tidak langsung.

"Belanja langsung maupun belanja tidak langsung disepakati mengalami kenaikan," imbuhnya.

Sementara untuk item pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (Silpa), tidak mengalami kenaikan atau penurunan yakni sebesar Rp 26.463.836.629,06. "Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2017 dan pembiayaan netto juga tetap. Dan pembiayaan netto ini akan menutupi defisit belanja daerah," bebernya.

Terpisah, Bupati Batanghari Syahirsah mengatakan jika usulan belanja yang diakomodir pada APBD 2017 merupakan skala prioritas yang disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Upaya peningkatan PAD harus terus dilakukan, dengan prinsip tidak membebani masyarakat," katanya.

Kegiatan atau program yang belum bisa diakomodir melalui APBD 2017, akan diupayakan lagi melalui APBD perubahan 2017 atau APBD 2018 mendatang. "Seluruh SKPD yang mendapatkan penyesuaian anggaran, diingatkan untuk segera menyusun ulang. Mengingat RAPBD ini akan diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi," tutupnya. 

Ikuti kami di
Penulis: suci
Editor: fifi
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help