Kasus Pungli

Dewan akan Cek Pungli Pasar Hiang

Adanya Pungutan Liar (Pungli) terhadap pedagang di pasar tradisional Hiang kecamatan Sitinjau Laut,

Dewan akan Cek Pungli Pasar Hiang
TRIBUNJAMBI/EDI JANUAR
Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kerinci, Senin (24/2) 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Adanya Pungutan Liar (Pungli) terhadap pedagang di pasar tradisional Hiang kecamatan Sitinjau Laut, disesalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci.

Terkait laporan pungli tersebut, Komisi II DPRD Kerinci akan turun ke lapangan untuk mengecek kebenarannya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kerinci, Dodo Haryanto, menyesalkan oknum yang melakukan Pungli kepada para pedagang di Pasar Hiang. Dia mengatakan, jika untuk bayar sewa lapak untuk jualan telah ada dasar hukum.

"Tidak bisa ditetap semaunya saja, karena tentu harus sesuai standar harganya untuk sewa lapak yang telah ditetapkan," katanya kemarin (23/10).

Menurutnya, jika pungutan bervariasi, berati tidak mengacu pada standar harga dan dasar hukumnya, sehingga hal tersebut bisa dikatakan Pungli. "Itu telah memberatkan pedagang, kita kan membantu pedagangkan, bukan memberatkan," ucapnya.

Terkait hal tersebut, kata Dodo, pihaknya dari Komisi II akan turun ke pasar Hiang untuk menindaklanjuti laporan Pungli tersebut. "Kalau ada laporan, kita akan panggil instansi terkait untuk menanyakan Pungli itu," tandasnya.

Sebelumnya, pedagang mengeluh harus membayar uang sekitar Rp 150 ribu, hingga Rp 300 ribu untuk satu sewa lapak baru bagi pedagang tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Salah seorang pedagang, Ace membenarkan adanya pungutan yang terbilang besar bagi dirinya di Pasar Hiang, terpaksa membayar pungutan demi untuk menjual barang dagangannya.

"Mau tidak mau kami harus bayar, kami ini jualan sayur-sayuran, untungnya paling sedikit. Masa sewa lapaknya mahal sekali, lagian kami jualannya di sudut dan di jalan pasar saja," keluhnya.

Akibat pungutan tersebut, pedagang merasa keberatan para pedagang juga tidak bisa berkutik karenannya, lantaran sikap oknum yang cukup keras dalam melakukan penagihan kepada pedagang. Terutama dalam meminta retribusi setiap pasar sebesar Rp 5 ribu.

Penulis: hendri dede
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help