BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akan Defisit Rp 8,77 Triliun

Defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan bakal kembali membengkak. Ini menyusul pembatalan

BPJS Kesehatan akan Defisit Rp 8,77 Triliun
KONTAN/BAIHAKI

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan bakal kembali membengkak. Ini menyusul pembatalan kenaikan iuran peserta khusus peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas III.

Bayu Wahyudi, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan memastikan, sekalipun iuran naik namun BPJS Kesehatan masih tetap defisit. "Kalaupun menjadi Rp 30.000 masih defisit. Sebab, ini masih di bawah bottom line," tandas Bayu, akhir pekan lalu.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, iuran PBPU kelas III batal naik. Ini merujuk pada Perubahan atas Peraturan Presiden No 19/ 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa iuran PBPU kelas IIII tetap sebesar Rp 25.500 per bulan. Sebelumnya, iuran kelas III ditetapkan naik sebesar Rp 30.000 per bulan.

Sementara iuran untuk kelas I dan kelas II tetap naik. Pemerintah menaikkan iuran peserta kelas II dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 dan kelas I dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000. Penyesuaian ini mulai berlaku awal April ini. Kenaikan iuran diputuskan pemerintah karena BPJS Kesehatan tercatat selalu defisit.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, per Februari 2016 tercatat total peserta PBPU sekitar 15,8 juta. Jumlah PBPU I sebanyak 3,9 juta peserta. Artinya, kenaikan iuran PBPU kelas I berkontribusi menambah pendapatan iuran Rp 719,550 miliar. Adapun, jumlah PBPU kelas II sebanyak 3,7 juta peserta akan menyumbang pendapatan iuran Rp 283,050 miliar. Total, pendapatan dari kenaikan iuran PBPU kelas I dan kelas II mencapai Rp 1 triliun.

Sementara itu, pembatalan kenaikan iuran sebesar Rp 4.500 berpotensi menghilangkan pendapatan iuran Rp 328,050 miliar hingga 2016. Tercatat, total PBPU kelas III sebanyak 8,1 juta peserta.

Jika iuran tidak naik, maka potensi defisit mencapai Rp 9,78 triliun. Namun karena iuran PBPU kelas I dan kelas II naik, maka potensi defisit Rp 8,77 triliun.

Tambah anggaran

Menurut Bayu, pertimbangan penyesuaian iuran adalah demi keberlanjutan program asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kenaikan iuran juga telah sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) yang mengizinkan BPJS Kesehatan dapat menempuh tiga cara demi menjaga eksistensi layanan.

Pertama, mengurangi manfaat. Kedua, penyesuaian iuran. Terakhir, meminta tambahan dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Karena opsi pertama dan kedua sudah tidak mungkin dilakukan, maka, BPJS Kesehatan bakal meminta tambahan alokasi dari APBN.

Ikhsan, General Manager of Public Communication and Inter-Institutional Relation BPJS Kesehatan menambahkan, defisit akan ditutup dari dana pemerintah meski alokasi anggarannya belum diputuskan. Sebelumnya, akumulasi defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 hingga 2015 sebesar Rp 5 triliun ditutup dari penyertaan modal negara.

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help