Kapolri Perintahkan Penyidik Terbitkan SP3

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pakar Tata Hukum Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa penetapan Wali Kota

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pakar Tata Hukum Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa penetapan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai tersangka masih belum sah. Dikatakan, SPDP yang dimiliki oleh Kepolisian Polda Jatim dan diserahkan ke Kejaksaan sifatnya tertutup dan hanya pemberitahuan.

"Masalahnya kan, kejaksaan mengambil inisiatif dan mengumumkan ke publik, padahal belum tentu sudah dapat dinyatakan tersangka," ujar Yusril di Kantor DPP PBB, Jakarta, Senin (26/10).

Yusril mengatakan, SPDP oleh kepolisian Polda Jatim, belum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebab, yang dapat mengubah status tersangka seseorang hanya dua alat bukti permulaan yang ditemui oleh kepolisian.

Selain itu, SPDP juga tidak menyebutkan nama tersangkanya. Maka, Risma belum dapat dinyatakan sebagai tersangka. "Tapi saat jaksa mengumumkan tersangka kepada Bu Risma, apalagi menyebutkan nama Bu Risma dalam SPDP, merupakan satu kekeliruan," tambahnya.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan, dirinya sudah memerintahkan penyidik yang menangani kasus itu untuk segera menerbitkan SP3 yang menyatakan kasusnya dihentikan. "Saya sudah perintahkan supaya segera dibuat SP3," tegasnya.

Orang nomor satu di kepolisian ini menuturkan kasus bermula dari adanya perjanjian antara Wali Kota dan pengembang Pasar Turi. Saat pembangunan Pasar Turi pascekabakaran, para pedagang yang menjadi korban ditampung di tempat penampungan sementara (TPS)

Dalam perjanjiannya, dikatakan apabila sudah selesai dibangun, pedagang di TPS akan dikembalikan ke Pasar Turi. Setelah beberapa waktu, Pengembang menyatakan pembangunan Pasar Turi sudah selesai. Akan tetapi, Risma menyatakan belum selesai. Menurut Risma pembangunan masih 80 persen dan ada hal-hal yang harus diperbaiki.

"Saya sudah tanya ke penyidiknya apa sudah mengecek langsung ke lapangan? Mereka bilang sudah mengecek dan memang belum selesai. Bu Risma tidak mau ini, pedagangnya juga menolak. Hanya 30 orang saja yang menempati, karena sewa mahal, denda mahal, dan service chargenya mahal," tutur Badrodin.

Kalau pembangunan sudah 100 persen tapi Risma tidak mau melaksanakan perjanjian, maka itu adalah ingkar janji. "Artinya perdata. Dimana unsur pidananya?" kata Badrodin.

Kapolri juga memastikan, sudah menegur para penyidik yang menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemindahan kios pedagang Pasar Turi ini. Menurut Badrodin, ada unsur kelalaian dari anak buahnya yakni penyidik Polda Jatim lantaran terlambat mengirim SPDP ke Kejaksaan.

Jenderal bintang empat itu menuturkan teguran tidak sampai diberikan kepada Direskrimum maupun Kapolda Jatim. Karena itu masalah teknis yang menjadi tanggungjawab penyidik. "Ya penyidiknyalah. Sampai pada level itu, tanggung jawab teknis," katanya. (tribunnews)

Editor: ridwan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved